REAKSIMEDIA.COM | Kabupaten.Bogor – Dalam wawancara eksklusif bersama Reaksi Media, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan sekaligus mantan pengurus NU Kabupaten Bogor, M. Rinto Guswit, SH, menyoroti dinamika yang tengah terjadi di tubuh organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor.
Menurut Rinto, yang akrab disapa Bung Rinto ini, banyaknya organisasi keagamaan di Kabupaten Bogor seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis menunjukkan potensi besar dalam pembangunan moral masyarakat. Namun, di sisi lain, ia menilai kondisi internal NU saat ini memerlukan perhatian dan perbaikan serius.
“Kalau melihat sekarang ini saya merasa sedih dan miris. NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Kabupaten Bogor justru sedang menghadapi tantangan serius. Ketua Tanfidziyah yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BUMD PDAM, menurut saya, itu posisi yang sangat krusial dan tidak ideal untuk dipegang bersamaan,” ujar Rinto.
Ia menegaskan bahwa dua jabatan strategis seperti itu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjalankan roda organisasi.
“Kalau di BUMD itu mengurus pendapatan daerah, sementara di NU tugasnya membina akhlakul karimah dan umat. Waktu dan tanggung jawabnya besar. Jadi harus memilih, mau fokus di BUMD atau di NU. Kalau tetap dipertahankan, organisasi tidak akan berjalan efektif,” tegasnya.
Selain soal rangkap jabatan, Rinto juga menyoroti permasalahan hukum dan disharmoni internal di kepengurusan NU Kabupaten Bogor, terutama di kalangan Rois Syuriah dan Tanfidziyah.
“Sekarang ini ada dinamika yang harus disikapi secara bijak. Ulama seharusnya menjadi suri teladan, menjauh dari urusan duniawi, dan benar-benar istiqamah dalam memimpin umat. Kalau malah terlibat dalam permasalahan hukum, itu mencoreng marwah ulama dan organisasi,” katanya.
Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang bijak, maka akan berdampak pada kepercayaan umat terhadap organisasi.
“Kalau sudah tidak sinkron, roda organisasi tidak akan berjalan. Kami dari kalangan bawah berharap PBNU segera mengambil langkah tegas, bisa dengan muhasabah bersama atau bahkan konfercab ulang untuk menata kembali kepengurusan yang sesuai dengan AD ART NU,” lanjutnya.
Menurut Rinto, NU harus kembali pada khitah perjuangannya sebagai jam’iyyah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjaga akhlak, moral, dan kesejahteraan umat.
“PBNU itu berpijak pada empat pilar kebangsaan — Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Itu harus dijaga dan dijadikan pedoman oleh semua pengurus NU, baik di pusat maupun di daerah,” tutup Rinto.
Laporan : Bambang Irawan
Tags: kabupaten bogor
-
Peringati Tahun Baru Islam 1444 H, Wapres Harapkan Keutuhan Bangsa Semakin Diperkuat
-
Unit Binmas Polsek Batu Ampar Melasanakan Binluh Di Sekolah SMP Negeri 45 Kelurahan Tanjung Kota
-
Pemkab Bogor dan DPRD Tetapkan Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
-
KAHMI Gelar Resepsi HUT Ke-58, Wamen Viva Yoga: Alumni HMI Harus Bisa Menjadi Mercusuar dan Api Peradaban
-
Patriot Kesehatan Di Perbatasan Papua, Satgas Yonif 126/KC Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Secara Masif
-
Peduli Korban Gempa Cianjur, Polres Kendal Kirim Bantuan Logistik
-
Pertolongan Korban Gempa Cianjur di Desa Terisolir, Brimob Polri Evakuasi dengan Tandu
-
Dukungan Semakin Mengalir, Pemuda Maspul Siap Menangkan Paslon Nomor Urut 2
-
Dari Tanzania, Presiden Jokowi Tiba di Maputo Mozambik
-
Publikasi Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
