REAKSIMEDIA.COM | Banyuwangi, Jawa timur – Rencana Pembangunan pos Pengamanan yang akan segera realisasikan, milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap pembangunan tersebut ilegal.
Masyarakat menilai, status lahan tersebut masih bermasalah hingga tidak diijinkan untuk dilakukan pembangunan, Rabu (29/11/2023).
Aksi protes yang dilakukan di lokasi pembangunan pos keamanan di Dusun Karang Baru Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.
Masyarakat menyebut dirinya sebagai komunitas petani Desa Alasbuluh tersebut, menolak pembangunan fisik apapun berdiri diatas lahan perkebunan milik KLHK tersebut karena dinilai ilegal.
Kusmantoro yang menjadi pemimpin aksi menyampaikan kepada awak media,” status lahan kan masih belum sepenuhnya milik KLHK karena masih dalam proses peralihan dari hasil tukar guling dengan Pertamina,” ujarnya.
Kusmantoro menambahkan, pembangunan fisik di lahan sengketa tidak memiliki dasar hukum. Jika diteruskan, bisa dianggap merupakan kegiatan pembanguan secara ilegal, serta pembangunan pos jaga keamanan tapi kok luasnya seperti ini. Itu pasti merupakan pembanguan kantor,” imbuhnya.
“kejelasan status tanah harus disosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat sekitar yang sudah puluhan tahun menetap di lokasi tersebut. Kan lahan untuk penelitian tanaman, kenapa sekarang malah didirikan bangunan,” ucap Kusmantoro
Sementara itu, pihak keamanan KLHK yang ada di lokasi mengaku tidak tahu menahu terkait pembangunan tersebut.
Laporan : Brenson
Tags: Banyuwangi
-
Wakil Ketua Komisi II DPRD kabupaten Sukabumi Tedi Setiadi,Lakukan Reses Di Tiga Desa
-
Sinergitas TNI – Polres Anatara Bhabinkamtibmas dan Babinsa Koramil 2114 Wilayah Hukum Ciampea Bersama Tokoh Masyarakat Binaan Mapping dalam rangka Kontrol wilayah Mencegah adanya Gangguan Kamtibmas dan Terkait TPPO
-
Mari Berzakat: Bupati Irwan Hamid Serahkan Zakat dan mengajak Masyarakatnya menyalurkan zakat Maal Ke Baznas Pinrang
-
Asah Kemampuan Personel, Polres Mukomuko Gelar Latihan Menembak
-
Semarak HUT Kemerdekaan RI Ke-78, Kodim 1710/Mimika Gelar Berbagai Lomba
-
Sepakati 5 RUU Provinsi untuk Dibawa ke Tahap Selanjutnya, Pemerintah Apresiasi Berbagai Pihak
-
Klarifikasi Andibachtiar Yusuf Terkait Sangkaan Melakukan Kekerasan Fisik dan Verbal
-
Deklarasi Zona Integritas, Mendes Tegaskan Kemendes Bebas Budaya Jual Beli Jabatan dan Nepotisme
-
Kemenag Tingkatkan SDM Pengelola PPID untuk Keterbukaan Informasi
-
Pungutan Uang Di Sekolah MAN 1 Kota Padangsidempuan Dipertanyakan Kegunaannya
