Home      •  

Mendagri Tekankan Penguatan Kepemimpinan, pada Pelantikan Pj. Ketua TP PKK 5 Provinsi

Reaksi Media  |   30 Mei 2022  |   21:04

REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan penguatan kepemimpinan (leadership) pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan amanat dalam acara “Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat”.

“Kunci pertama, untuk bisa menggerakkan PKK ini adalah leadership nomor satu. Leadership itu maksudnya siapa? Ya ketuanya. Kalau ketuanya memiliki keinginan untuk menggerakkan PKK ini hidup, maka dia akan bergerak,” kata Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (30/5/2022).

Pelantikan Pj. Ketua TP PKK di lima daerah tersebut dilaksanakan sehubungan telah dilantiknya lima Pj. Gubernur pada 27 Mei 2022 lalu. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan PKK.

Mendagri menjelaskan, inti dari PKK adalah bagaimana menggerakkan program dan masyarakat agar bisa berjalan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketua PKK. Sebagaimana alat transportasi, Mendagri mengibaratkan ketua sebagai sopir, sementara yang lain penumpang. Jika ketua sudah tidak memiliki keinginan untuk menggerakkan, maka yang di bawah akan terjadi kemacetan atau staf akan ogah-ogahan dalam bekerja.

“Kuncinya leadership. Nah, oleh karena itulah kenapa Ketua Tim Penggerak PKK itu rata-rata adalah istri daripada kepala daerah. Kenapa enggak yang lain? Karena dia ring satu, yang berada pada pusat kekuasaan di provinsi, kabupaten/kota,” ujarnya.

Lanjut Mendagri, posisi Ketua TP PKK yang juga istri kepala daerah tersebut strategis dalam menentukan kebijakan. Ketua TP PKK Provinsi juga bisa langsung memberikan masukan tidak hanya formal, melainkan juga informal kepada kepala daerah secara langsung. Ini berbeda dengan posisi staf yang masih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat.

Baca juga:  Presiden Jokowi Kenakan Baju Adat Buton pada HUT ke-77 Kemerdekaan RI

“Oleh karena itu, Ibu-Ibu yang menjabat sebagai ketua TP PKK di provinsi, kabupaten, kota, termasuk lima penjabat hari ini, kalau ingin menimbulkan motivasi untuk menggerakkan PKK ini, ambil prinsip ini adalah ladang ibadah,” tandas Mendagri. (*)

Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri

Tags: