REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melaksanakan pertemuan strategis dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini sebagai upaya mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa.
Mendes Yandri menegaskan komitmen Kemendes PDT untuk mengimplementasikan pelayanan prima yang adaptif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat desa. Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem pelayanan publik di lingkungan Kemendes PDT.
“Kami tidak hanya fokus pada pemenuhan administratif, tetapi memastikan setiap layanan mampu menjawab kebutuhan substansial masyarakat, seperti akses ekonomi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Langkah ini, kata Mendes Yandri sejalan dengan arahan MenPAN-RB untuk menciptakan birokrasi yang responsif melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi. Kemendes PDT juga menguatkan peran desa sebagai lokus strategis mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Dari 75.265 desa di Indonesia, sebagian besar masih menghadapi tantangan kemiskinan, kesenjangan infrastruktur, dan keterbatasan akses layanan dasar. Ini menjadi prioritas kami untuk diintervensi secara sistematis,” katanya.
Untuk itu, Kemendes PDT akan mengoptimalkan program seperti pembangunan infrastruktur desa terpadu, pemberdayaan BUMDesa, serta pendampingan masyarakat berbasis kearifan lokal. Sinergi dengan KemenPAN-RB diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur Kemendes PDT dalam mengelola anggaran dan program secara transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Yandri mengakui kompleksitas masalah di tingkat desa memerlukan kolaborasi multipihak.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, serta menggandeng sektor swasta untuk mempercepat pembangunan desa,” tegasnya.
MenPAN Rini turut menyambut positif langkah ini. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tingkat desa adalah kunci mewujudkan pemerintahan yang melayani dengan integritas.
“Ini momentum untuk memastikan kebijakan desa tidak hanya top-down, tetapi juga berbasis aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Kedua menteri sepakat untuk menyusun peta jalan bersama, penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi layanan, dan sistem pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
Pertemuan ini juga membahas kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kemendes PDT menjadi 80 persen. Mendes Yandri mengucapkan terima kasih atas persetujuan MenPAN-RB serta Menteri Keuangan atas kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai Kemendes PDT dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Tags: jakarta
-
Polres Bondowoso Pasang Pipa Untuk Bantu Warga Cukupi Kebutuhan Air Bersih
-
Jalin Keakraban Dengan Warga Binaan, Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Lakukan Komsos Secara Intensif
-
Gubernur Jabar Sebut, Sukabumi Kota Percontohan Pembangunan Berbasis Pelayanan Dasar
-
Bareskrim Polri ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Terbesar Sepanjang 2022
-
Selain Kabag Kesra Masih Ada Pejabat iain Memakai Dana Baznas Kabupaten Ogan Komering (OKI) Sumsel
-
Andi Dahlia Dandi,SE.M.Ap; Bappedalibagda Kabupaten Pinrang Luncurkan Aplikasi SRIKANDI
-
TNI, Polri dan Instansi Terkait Ikuti Gelar Pasukan Pengamanan, Kunjungan Kerja Presiden RI di Sulsel
-
Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6: Transformasi Digital untuk Pengadaan yang Efisien dan Transparan
-
Wujudkan Generasi Muda yang Berkualitas, Babinsa Wlingi Berikan Materi Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa
-
Presiden Tunjuk Haryomo Dwi Putranto Sebagai Plt. Kepala BKN Yang Baru
