REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Demi mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah terbukti berhasil meningkatkan jumlah tanah terdaftar secara signifikan sehingga memberi manfaat untuk masyarakat.
“Program PTSL ini adalah program yang sangat strategis, program yang pro rakyat, program yang benar-benar melindungi rakyat, program yang memberi kepastian hukum pada rakyat,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat menjadi pembicara di webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), pada Selasa (18/10/2022).
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sebelum adanya PTSL, Kementerian ATR/BPN rata-rata hanya mampu mendaftarkan kurang lebih 500.000 bidang pertahunnya, sehingga cita-cita mendaftarkan seluruh bidang tanah baru akan selesai 160 tahun lagi. “Oleh karena itu dengan PTSL, sisa 80 juta bidang tanah (di tahun 2015, red) kita selesaikan di tahun 2025,” tutur Hadi Tjahjanto.
Dengan menyukseskan PTSL, manfaat pertama yang bisa diterima masyarakat ialah kepastian hukum. Masyarakat tak perlu lagi khawatir akan terjadinya konflik pertanahan, sengketa, maupun mafia tanah. Selain itu, terdaftarnya seluruh bidang tanah akan memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga perekonomian bangsa bisa meningkat.
Kepada _civitas academica_ Unnes, Menteri ATR/Kepala BPN berharap partisipasi aktifnya demi menyukseskan PTSL. “Saya minta apabila ada kajian masukan dari Unnes terkait PTSL, termasuk juga kajian mengenai Reforma Agraria dan kajian terkait IKN, tata ruang dan pertanahan, karena semakin banyak masukan dari universitas saya yakin kita bisa mencapai target yang kita inginkan,” sebut Hadi Tjahjanto.
Hadir menyampaikan materi dalam webinar kali ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama yang menjelaskan terkait jalannya PTSL di Jawa Tengah. Turut hadir, Wakil Rektor Unnes, Dekan Fakultas Hukum Unnes, serta akademisi dari Unnes.
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tags: jakarta
-
Ketua Banua Barintak Babaya, M Rasatkan Prihatin dengan Pertambangan Tanpa Izin
-
Kapolri Tinjau Kesiapan GBK Jelang Puncak Hari Bhayangkara ke-77
-
Irsan Adira dari Model Hijrah ke Film
-
Kasus Pedofilia di Sorong: Aktivis Desak Penanganan Serius dan Perlindungan Korban
-
Dandim 1710/Mimika Tinjau Kondisi Wilayah dan Gelar Komsos di Kampung Kekwa
-
Dipimpin Komandan Kontingen, Atlet Jabar Ziarah ke Makam Cut Nyak Dien
-
Sampaikan Pesan Kamtibmas Jelang Tahun Politik, Polsek V Koto Jum’at Curhat bersama Tokoh Masyarakat
-
Perpustakaan Apung Babinsa, Menjangkau Asa Menggali Potensi Mutiara Bangsa di Perbatasan
-
Seruan Penyadaran dan Kepedulian Lewat Ajang “Art for Humanity 2022” BEM Prodi Pendidikan Tari UNJ
-
LaNyalla Ingin Industri Sepak Bola Indonesia Tumbuh Berkembang dan Diisi Anak Negeri
