Home      •  

Paripurna Pembahasan Ranperda P-APBD 2023 Kota Medan, Fraksi Demokrat: Anggaran Harus Berpihak Kepada Masyarakat Menengah Kebawah dan Menyentuh Perbaikan Nyata

Reaksi Media  |   29 Agu 2023  |   20:01

REAKSIMEDIA.COM | Medan – Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Parlindungan Sipahutar SH MH tatkala membacakan pemandangan umum fraksinya
terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD TA 2023 dalam rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (29/8/23).

Fraksi Demokrat juga berharap pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 ini mampu membawa perubahan serta perbaikan yang nyata bagi warga Kota Medan. ” Karenanya didalam pembahasan bersama nantinya, harus dilakukan secara transparan, optimal dan tepat waktu,” beber Dewan yang akrab disapa Bang Parlin ini.

Dilanjutkannya, bahwa Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam penjelasannya menyatakan ada kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp. 23 miliar lebih dari asumsi sebelumnya sebesar Rp. 7,271 triliun lebih menjadi rp. 7,294 triliun lebih, dan dari sisi belanja daerah turun sebesar Rp. 25 milIar lebih dari asumsi sebelumnya Rp. 7,86 triliun lebih menjadi rp. 7,84 triliun lebih.

” Namun jika dilihat dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022, realisasi pendapatan dan belanja daerah sangat jauh perbedaannya dengan asumsi P-APBD TA 2023,” ungkap Parlin.

” Menurut Fraksi Partai Demokrat, asumsi proyeksi pada P-APBD tahun 2023 ini cukuplah tinggi, dengan proyeksi pendapatan daerah yang naik sebesar 0,33% dan belanja daerah naik sebesar 0,32% dari sebelumnya. Faktor apa saja yang membuat optimisme Pemko Medan mampu menjangkau perolehan pendapatan serta anggaran belanja P-APBD sesuai dengan yang diasumsikan atau diproyeksikan dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mohon penjelasan,” ucapnya.

Wakil Rakyat Asal Dapil 3 Kota Medan ini juga menyampaikan bahwa kemampuan Pemko Medan pada semester pertama dalam merealisasikan pendapatan serta belanja daerah tahun 2023 ini masih di angka Rp. 2,647 triliun lebih. atau 36,41% dan belanja daerah sebesar Rp. 2,247 triliun lebih atau 28,56%

“ Sehingga ada beban kerja yang cukup tinggi yang harus diemban Pemko Medan, kekhawatiran kami terhadap hal ini perlu disampaikan, apalagi dengan kurun waktu yang relatif singkat ini, Pemko Medan harus mengejar perolehan pendapatan maupun belanja daerah sesuai dengan P-APBD tahun 2023 sesuai dengan yang dijelaskan wali kota sebelumnya,” jelas Parlin.

Parlin juga menyebutkan bahwa dari laporan realisasi semester pertama APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 ini, pihaknya mencatat pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 26,35%. kemudian pada pendapatan transfer sebesar 45,85% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 56,93%. Minimnya perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan yang terealisasi, mengindikasikan kegiatan ekonomi di Kota Medan belumlah berjalan dengan baik. Dari belanja daerah yang terealisasi, pada belanja operasi terealisasi sebesar 35,60%, belanja modal 14,06% dan belanja tidak terduga sebesar 0,07 %.

Baca juga:  Jumat Curhat, Kapolres Dengarkan Langsung "Curhatan" Masyarakat yang Datang ke Mapolres Mukomuko

“Kami mencatat realisasi belanja pada dinas-dinas yang memiliki anggaran yang besar di semester pertama tahun anggaran 2023 ini juga belum berjalan secara maksimal, misalnya pada Dinas Pendidikan belanja yang terealisasi sebesar 28,29%, pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar 41,39%, sementara di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi terealisasi sebesar 17,10%. dan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terealisasi sebesar 9,72%,” papar Dewan yang duduk di Komisi I DPRD Medan ini.

Sudah pasti ada kendala yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan belanja di semester pertama tahun anggaran 2023 belum berjalan secara maksimal, sehingga perlu kerja keras untuk mencapai proyeksi pada P-APBD tahun 2023 ini.

“Kami mohon penjelasan, apa yang menyebabkan minimnya realisasi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi ?,” sebut Parlin dengan nada bertanya.

Akibat minimnya serta belum maksimalnya serapan belanja daerah Kota Medan, sudah pasti ada surplus anggaran di semester pertama tahun 2023 ini, sehingga jika ditambahkan dengan silpa tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp. 948 miliar lebih, yang masih berada di kas Pemko Medan. ” Hal ini seharusnya menjadi perhatian Walikota Medan untuk menekankan OPD agar benar-benar memaksimalkan belanja daerah, agar ada pergerakan ekonomi yang berjalan,” pinta Jubir Fraksi Demokrat ini.

Disisi lain, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan tetap mengapresiasi atas kerja keras Pemko Medan dalam mempersiapkan P-APBD TA 2023. ” Atas Upaya Pemko dalam pembahasan Ranperda P-APBD tahun ini, kami sampaikan apresiasi, agar dapat segera untuk dibahas bersama dan nantinya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) sebagai acuan Pemko Medan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Medan,” tutur Parlin Sipahutar.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE yang didampingi para pimpinan fraksi dan anggota DPRD Kota Medan lainnya, yang dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Sekda, jajaran Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat dan undangan lainnya.

Laporan : Rahmadsyah Sipahutar

Tags: