Home      •  

Pasca Pelimpahan Perkara Tipikor RSUD Mukomuko ke Pengadilan, Kejari Mukomuko Pindahkan 7 Terdakwa ke Rutan Malabero

Reaksi Media  |   18 Jul 2024  |   16:51

REAKSIMEDIA.COM | Mukomuko – Kejaksaan Negeri Mukomuko memindahkan 7 tersangka dugaan korupsi pengelolaan anggaran BLUD RSUD tahun 2016-2021 dari Rutan Polres Mukomuko ke Rutan Malabero Bengkulu, Kamis (18/7/24).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Yusmanely SH MH melalui Kasi Intelijen Kejari Mukomuko Radiman SH yang dikonfirmasi, lebih lanjut mengatakan.

“Benar, hari ini pemindahan tahanan 7 orang perkara Tipikor RSUD Mukomuko ke Rutan Malabero Bengkulu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Mukomuko telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi RSUD Mukomuko ke Pengadilan Tipikor Bengkulu, (Senin, 15/7).

“Usai dilimpahkannya berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran RSUD Mukomuko ke pengadilan, maka status para terdakwa sekarang ini menjadi kewenangan pihak Pengadilan.Dan sekarang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko hanya tinggal menunggu jadwal penetapan hari sidang dari Pengadilan Tipikor Bengkulu,” jelasnya.

Radiman juga menyatakan, adapun 7 tersangka telah melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan didakwa dengan pasal Subsider dan Pasal Primer.

“Pasal primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal Subsidair,
Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” terangnya.

Baca juga:  Kemendagri Sampaikan Arah Kebijakan Perencanaan dan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi

Diketahui, Kejaksaan Negeri Mukomuko telah menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran RSUD Mukomuko sumber dana dari APBD dan BLUD Tahun Anggaran 2016 sampai 2021.

“Dugaan korupsi ini menyebabkan Kerugian Negara (KN) sebesar Rp 4,8 miliar lebih setelah dihitung secara riil oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu beberapa waktu silam,” kata Radiman.

Ditambahkannya, kerugian negara yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah itu, diduga kuat adanya mark up dan spj fiktif.

Dengan rincian tahun 2016 KN sebesar Rp 892.6 juta lebih. Tahun 2017 Rp 901,1 juta lebih.
Tahun 2018 Rp 1,1 miliar lebih. Untuk Tahun 2019 sebesar Rp 1,3 miliar lebih.
Tahun 2020 Rp 198,6 juta lebih dan di tahun 2021 sebesar Rp 285,6 juta lebih.

Kejari Mukomuko juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa berkas sesuai dengan indikasi permasalahan pengeluaran keuangan dari mulai tahun 2016 sampai Agustus 2021.

“Isi dalam berkas yang disita itu terkait biaya pengeluaran, biaya operasional, biaya jasa, penagihan-penagihan, pembayaran utang obat, dan pengadaan – pengadaan obat,” bebernya.

Ketika ditanya apakah akan adanya calon tersangka lain pada perkara tersebut, Kasi Intel mengatakan,”Kita lihat saja dari persidangan nantinya di Pengadilan Tipikor Bengkulu,” tutup Kasi Intelijen Kejari Mukomuko.

Laporan : Rahmadsyah Sipahutar

Tags: