REAKSIMEDIA.COM | Kabupaten Tangerang – Proyek betonisasi diwilayah Kampung Sangiang Kecil RT.02/RW.04 Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur, di duga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan juga tidak adanya Papan proyek yang diamanatkan UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga tidak di ketahui siapa jasa kontraktor atau nama CV yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan begitu juga berapa pagu Anggaran yang dikeluarkan dari APBD TA 2021, Jum’at (25/6/21).
Sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan No 2 tahun 2017 Tentang jasa kontruksi dan pasal 11 khususnya peran serta masyarakat Tersebut, diatur dalam Peraturan pemerintah PP No 43 tahun 2018 Tentang tatacara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, undang undang 20 tahun 2001 perubahan undang undang 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan melawan hukum memperkaya diri, orang badan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
Burhan Bauk selaku aktivis Pantura angkat bicara,” bahwa sudah jelas karena kurangnya pengawasan dari konsultan terkait papan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang tidak ada dilokasi kegiatan, opritan tidak di bongkar sehingga akan mengakibatkan terpecah, pemadatannya tidak ada, hamparan plastik pun tidak di gelar merata bahkan sampai sampai tidak di gelar sama sekali sebab plastik ada dalam anggaran tersebut,” tandasnya.
Burhan Bauk berharap agar Inspektorat, BPKD dan Kejaksaan, untuk menindak lanjuti dan evaluasi kegiatan di wilayah Kampung Sangiang Kecil RT. 02 RW.04 Desa Sangiang Kecamatan Sepatan timur Kabupaten Tangerang, sesuai undang undang di negara ini, karena di duga ada indikasi Korupsi,” tambahnya kepada awak media.
Keterangan yang kami dapat dari warga sekitar yang ada dilokasi kegiatan mengatakan kepada awak media, bahwa sebagai warga Kampung Sangiang Kecil RT.02 RW.04 Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur, sabgat begitu senang dengan adanya pembangunan di Kampung mereka, apalagi pekerjaan tersebut di awasi oleh aktivis Pantura, hingga sesuai dengan ketinggian yang di haruskan.
Saat di konfirmasi kepada salah seorang Pengawas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) yang sedang berada di lokasi kegiatan, terkait masalah Papan Proyek yang tidak ada terpampang di lokasi pekerjaan, yang mana sudah di amanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akhirnya di jelaskan kalau pihaknya sudah membicarakan kepada pihak kontraktor terkait papan proyek pekerjaan yang tidak ada berdiri di lokasi pekerjaan.
“Kami sudah bicarakan kepada kontraktor, agar sebelum kegiatan dilakukan, harusnya papan proyek sudah harus terpasang, lagi pula sebelumnya kami sudah ingatkan agar pekerjaan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” Ucap dari salah seorang pengawas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA).
Laporan : Sari gunawan.
Tags: kabupaten tangerang
-
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka
-
Begini Sistem Desa Antikorupsi Menurut Gus Halim
-
Kemendagri Terima Audiensi Pemkab Pegunungan Arfak Soal Usulan Pembentukan Kampung
-
Dari Seminar Forum Milenial Nusantara “Pembangunan IKN Menjadi Terobosan Untuk Terciptanya Pemerataan Pendidikan”
-
Martinus Nanang: Sebagian Masyarakat Cemas dengan Kehadiran IKN
-
Tingkatkan Imtaq di Bulan Ramadan 1445 H, DWP Gelar Pengajian Bersama Sekaligus Pemberian Tali Asih
-
Tanamkan Tertib Lalulintas Sejak Dini, Satlantas Polres Mukomuko Kunjungi SDN 02 XIV Koto
-
Kajari Pinrang Agung Bagus Kade Kusimantara, SH., M.H, Bersama Ketua KPU M.Ali Jodding Pinrang Hadiri Kegiatan Tandatangani Perjanjian Kerjasama KPU Se-Sulsel
-
Sukseskan Program Ketahanan Pangan Wilayah, Babinsa Koramil Kuala Kencana Bantu Warga Buka Lahan Pertanian Baru
-
Gus Halim Ingatkan Pembangunan Desa Harus Bertumpu Akar Budaya
