REAKSIMEDIA.COM | Nias Barat – Pemerintah Kabupaten Nias Barat akan melakukan Evaluasi bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Honorer Daerah (Honda) yang merangkap tugas (Double Job), di lembaga/instansi lain demi efisiensi anggaran dan menghindari pelanggaran regulasi.
Hal ini dikatakan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta rapat dengar pendapat dan evaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat, di lobi Kantor Bupati Nias Barat di Onolimbu – Lahomi. Senin, 28 Juni 2021.
“Pada Juli 2021 ini PTT dan Guru Honda tidak ada yang Double Job sebagai Aparat Desa, Pendamping Desa, PKH dan lain sebagainya. Itu akan kita evaluasikan sehingga oknum tidak lagi menerima gaji ganda, “ujarnya.
Khenoki menjelaskan,”selain sebagai langkah efisiensi anggaran juga untuk menghindari pelanggaran regulasi.
“Atas rangkap tugas ini saya perintahkan Kepala Dinas/Intansi untuk melakukan pendataan dan tindaklanjut, ”ungkap dengan tegas.
Laporan : Sabar
Tags: nias barat
-
Kodim 0428/MM Gelar Gebyar Vaksinasi Dalam Rangka Kunker KASAD ke Wilayah KODAM II Sriwijaya
-
Sukses Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Caleg Andi Achmad Ryan Ferry, ST Gelar Syukuran Bersama Ratusan Simpatisan
-
Jelang Puncak Acara G20 di Bali, Mendagri Tinjau Langsung Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu
-
Jamin Ketersediaan Stok di Pasar, Kapolri Harap Tak Ada Antrean Warga Terkait Minyak Goreng
-
Bupati Pinrang A. Irwan Hamid Hadiri Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Tikus diPekkabata kecamatan Mattiro Sompe
-
Walikota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, SH Terima Audensi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPD Sumatera Utara dan DPC Padang Sidimpuan
-
Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif, Kodim 0808/Blitar Gelar Patroli Gabungan
-
PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Bekali PNS Terapkan Standar Pelayanan Minimal
-
Dinilai Gagal, Bupati Karo Diminta Agar Mengevaluasi Dan Menganti Pimpinan SKPD Penyumbang Silpa 175
-
Wapres Minta Anggota BP3OKP Serap Aspirasi Kelompok Strategis di Papua
