Dinilai Gagal, Bupati Karo Diminta Agar Mengevaluasi Dan Menganti Pimpinan SKPD Penyumbang Silpa 175

REAKSIMEDIA.COM | Kabanjahe, Karo – Tidak terserapnya anggaran Rp. 175 Miliar tahun anggaran 2020 menimbulkan banyak tafsiran dikalangan masyarakat , pemerhati pembangunan kabupaten karo dan juga kontrol sosial.

Sekretaris Korps Wartawan Senior Indonesia (KOSWARI) Kabupaten Karo Pelita Monald Ginting ,SPd mengatakan, “Kegagalan penyerapan anggaran di ahir tahun anggaran tidak terlepas dari kurang mampunya SKPD membuat perencanan matang sebelum dilakukan pengusulan untuk dilakukan pengesahan anggaran tersebut oleh pihak legeslatif.

“Apalagi Pimpinan disuatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,tidak bisa mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan , Pimpinan seperti ini sangat layak sekali untuk di evaluasi kedudukannya sebagai pimpinan OPD,” kata Sekretaris Koswari ini, Minggu (08/08/2021) kepada sejumlah Media di Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara.

“Jika diperhatikan, kita bisa melihat saat ini banyak jalan dan fasilitas publik di Karo yang rusak, tentunya hal ini sangat melukai hati rakyat,” ujarnya.

Terkait hal ini Pelita meminta Bupati Karo harus mengevaluasi terjadinya Silpa yang cukup besar tersebut. Selain itu diminta menuntut kepala OPD untuk bekerja lebih maksimal dalam mengeksekusi program-program kerja yang telah direncanakan dan punya pemikiran kreatif untuk kesejahtraan rakyat.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Persadaan Jurnalis Tanah Karo (PJTK), Marko S Keloko, SH mengatakan kegagalan penyerapan anggaran yang jumlahnya Rp.175 Miliar itu, dapat memicu multi tafsir dalam penunjukan pimpinan SKPD oleh Bupati dan wakil Bupati terdahulu yang pemilihannya bukan berdasarkan kemampuan atau kwalitas.

“Kegagalan penyerapan anggaran ini sangat disayangkan.Apalagi saat ini kita sedang berjuang mengalahkan keganasan penyebaran covid 19 yang sudah merusak tatanan perekonomian kita, seandainya anggaran yang jumlahnya sangat fantastis itu terserap secara utuh, terwujud dalam bentuk fisik yang akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit itu. Pastinya pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik, sekaligus masyarakat Karo akan dapat menikmati pembangunan itu, “ujar MS.

“Agar pimpinan OPD yang tidak kompeten dan lamban harus diganti dengan sistem lelang jabatan yang terbuka, yang paling penting pemerintahan Karo harus dijalankan dengan partisipatif, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Edy Surianta Surbakti ,M .Pd yang diketahui salah satu penyumbang SILPA tahun anggaran 2020 yang jumlahnya mencapai RP, 38 miliar itu, tidak bersedia memberikan keterangan, apa apa saja penyebab terjadinya silpa di dinas yang dia pimpin itu. WA wartawan hanya dibaca dan ketika ditanya kapan bisa jumpa untuk dikonfirmasi, tidak ada jawaban hingga saat ini.

Laporan : Erianto Perangin Angin

Tags: kabanjahe karo