REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pemerintahan berbasis digital atau digital governance menjadi sebuah keniscayaan. Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola komunikasi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.
Terlebih, tercatat kurang lebih 78 persen dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel.
Merespons ruang komunikasi yang kian terbuka lebar tersebut, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan secara berkelanjutan langkah-langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
“Sebagai upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi, pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan,” pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Soft Launching MPP Digital Nasional, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (20/06/2023).
Lebih jauh, Wapres menyatakan, MPP digital menjadi salah satu terobosan yang didesain pemerintah untuk mewujudkan transformasi tersebut. Menurutnya, upaya ini juga sangat relevan dengan arah pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu.
“Rancangan RPJPN juga mencakup sejumlah arah pembangunan, termasuk transformasi digital, serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres meminta MPP digital agar diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan _stunting_.
“MPP digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi,” imbuh Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya.
“Saya ingin menekankan pentingnya peta jalan MPP digital sebagai bagian strategis dari pembangunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional dan daerah,” ucapnya.
Laporan : Sandio
Sumber : RR/RJP, BPMI – Setwapres
Tags: jakarta
-
Polres Mukomuko Gelar Pengamanan Sholat Idul Adha, Kapolres: Kegiatan Ibadah Sholat Idul Adha Berjalan Aman dan Kondusif
-
Pantau Lewat Heli, Polri Sebut Arus Mudik Cikampek-Kalikangkung Normal
-
Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi Dorong Pemda Kembangkan UMKM
-
Dituduh Mau Dinikahi, Kepala UPT SAMSAT Makassar 1 Sulsel PHK Salah Satu Non PNS
-
GRKB: Ormas Kaltim Terus Serap Aspirasi Masyarakat Demi Maksimalkan Komunikasi Dengan Otorita IKN
-
Pemerintah Keluarkan BLT Minyak Goreng, LaNyalla: Oligarki Sawit Menang Hattrick
-
Dengan Wajah Bahagia, Para Pemenang Lomba Perayaan HUT RI Ke-80 Terima Hadiah Dari Dandim 1710/Mimika
-
PBNU Beri Penghargaan Kapolda Jateng karena Perhatian Besar Vaksinasi di Pesantren
-
Sinergitas Tripika Kecamatan Parangloe Laksanakan Patroli Yustisi Skala Besar Terkait PPKM Mikro
-
Sudiarto Tampubolon SH. MH : Pemerintah Harus Menghargai Profesi Advokat Dan Menetapkan Advokat Sektor Esensial Yang Sama Seperti Penegak Hukum Lainnya
