REAKSIMEDIA.COM | Kalimantan Timur – Masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai warga di wilayah lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sangat mendukung perpindahan IKN ke daerahnya, namun sangat berharap memperoleh kesempatan dalam dialog dengan pemerintah karena mereka paling tahu kondisi wilayah dan kepemilikan lahan serta keadaan masyarakat di lokasi IKN.
Demikian yang mengemuka dalam pertemuan dan dialog seputar perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, yang dihadiri sekitar 10 tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Sepaku, Kab. PPU, di Hotel Ibis, Kota Samarinda, Senin (28/2/2022).
“Kami semua mendukung keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan harapan pemerintah bisa mengakomodir keinginan masyarakat, terutama terkait masalah lahan dan peningkatkan SDM masyarakat setempat, agar dapat bersaing dengan para pendatang,” kata Sibukdin, Kepala Adat di Kec. Sepaku ini.
Dia menambahkan, selama ini pihaknya tidak diajak dialog oleh Pemerintah Daerah, khususnya terkait masalah lahan yang sudah ditempati selama turun temurun, yang paling mengetahui kondisi wilayah dan kepemilikan lahan.
Demikian pula dengan Agusdin, tokoh lainnya dari Kecamatan Sepaku, Kab. PPU, ikut mengharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat lokal, agar dapat bersaing dengan para pendatang.
Ia juga meminta kepada pemerintah untuk melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Penajam dan tetap menjaga lingkungan hidup.
“Dalam hal peningkatan SDM masyarakat, kami berharap pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat lokal, agar dapat bersaing nantinya dengan para pendatang, selain itu, ikut melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Penajam dan tetap menjaga lingkungan hidup juga,” tuturnya.
Sementara itu, Sara, Kepala Adat Desa Bumi Harapan, membahas permasalahan dialog tentang lahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah.
“Di medsos, dukungan pemindahan IKN kebanyakan berasal dari Samarinda, Balikpapan, Kukar dan daerah lainnya di luar Kabupaten PPU. Sedangkan, kami yang berada di lokasi IKN dan berdampak langsung hingga saat ini belum ada kejelasan. Masyarakat setempat tidak pernah diajak komunikasi khususnya saat Presiden datang ke lokasi. Justru yang diajak dialog tokoh-tokoh di luar Kabupaten PPU,” tutupnya diakhir acara.
BPS Kab. PPU dalam rilisnya (31/5/2021) menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Penajam Paser Utara sedikit mengalami penurunan, yang ditandai dengan menurunnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah konsisten meningkat selama tahun 2010-2019. Pada tahun 2020, IPM Penajam Paser Utara mencapai 71,41 atau menurun 0,23 poin dibandingkan IPM tahun 2019 sebesar 71,64.
Laporan : Ence MR
Tags: Kalimantan timur
-
Dampingi Presiden Jokowi, Menteri Basuki: Renovasi TMII Capai 98 Persen, Berkonsep Destinasi Wisata Rakyat
-
Wapres Resmikan Fasilitas Riset Pangan BRIN di Gunung Kidul sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia
-
Meriahkan HUT Ke-80 Republik Indonesia, Lanud Sultan Hasanuddin Gelar Pameran Alpalhankam di Trans Studio Mall
-
Bentuk Karakter Siswa Berakhlak Baik, Koramil Gandusari Gelar Program Babinsa Masuk Sekolah
-
Presiden Instruksikan Buka Akses Daerah Terisolasi Akibat Gempa Cianjur
-
Bupati Dolly : Ukhuwah Islamiyah Adalah Kunci Pembangunan di Tapsel
-
Tim Kemendagri dan Kemenlu Data WNI di Tiga Negara Bagian AS
-
Bikin Resah dan Antisipasi Menyerang Warga Dengan Sajam, Polsek Lubuk Pinang Amankan Pemuda Diduga ODGJ
-
1.067 Personel Polda Riau Naik Pangkat, Kapolda Riau Tekankan Tanggung Jawab dalam Menjalankan Tugas
-
Apal Akbar Se-Sulsel; Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, S. Sos, Hadiri Pertemuan Para Bupati/ Walikota Untuk Lepas Tugas Gubernur
