REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.
“Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 10 Maret 2022.
Selanjutnya, Presiden menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Kepala Negara pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.
“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” lanjut Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN.
“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” lanjutnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.
“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” ucapnya.
Di penghujung arahannya, Presiden kembali menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” tutur Presiden.
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Tags: jakarta
-
Menteri Suharso Pimpin Rapat Tiga Pihak Bahas Anggaran Pendidikan
-
Masuk Tahapan Pemilu 2024 Polresta Malang Kota Optimalkan Operasi Mantap Brata Semeru
-
Pesona Kiswah Ka’bah di Graha Begawan Nusantara, Apresiasi dari Ridwan Kamil dan Buya Yahya
-
Pesan Bupati Dolly ke PPK : Jaga Legitimasi Pesta Demokrasi, Layani Sepenuh Hati, dan Bimbing Masyarakat Dengan Baik
-
Hari Ke Dua Serbuan vaksinasi Dari Kodam jaya Di serbu Masyarakat Yang Akan Di Vaksinasi
-
Prajurit TNI AL Lanal TBA Berhasil Temukan Jenazah Nelayan Tenggelam di Perairan Bagan Asahan
-
Tim Patroli Pengintaian Koops TNI Habema Berhasil Mengamankan Senjata Api Campuran di Distrik Wame
-
Pemerintah Desa Mosun di Kabupaten Maybrat Gandeng Fasilitator TEKAD Bangkitkan Potensi Ekonomi Lokal Desa
-
Dini Hari, Bangunan Rice Mill Nyaris Ludes Terbakar
-
Polres Pinrang Raih Juara 1 Lomba Pocil Polda Sulsel
