REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa arahan untuk tidak mengadakan buka puasa bersama hanya ditujukan bagi para pejabat di internal pemerintahan. Presiden menyebut bahwa arahan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum.
“Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum,” ujar Presiden dalam keterangannya pada Senin, 27 Maret 2023, di Istana Merdeka Jakarta.
Presiden juga menjelaskan bahwa arahan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan para pejabat pemerintah saat ini. Oleh karena itu, ia pun meminta jajaran pemerintah untuk mengedepankan semangat kesederhanaan dalam menyambut bulan Ramadan 1444 H.
“Saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” ungkap Presiden.
Presiden turut menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengalihkan anggaran buka puasa bersama kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Mulai dari pemberian santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, hingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” ucap Presiden. (*)
Laporan : Suryadi
-
Gus Halim: Pancasila Menjadi Inspirasi Pembangunan Desa Berkelanjutan
-
Bayi Orangutan Lahir di GL Zoo Yogyakarta
-
Polisi di Toraja yang Sebar Opini Negatif Polri di Medsos, Buat Pengakuan dan Permintaan Maaf
-
Mendes Yandri Bersama 10 Asosiasi Desa Akan Kawal Terus Program Koperasi Desa Merah Putih
-
Penyaluran Bantuan Beras Medium Desa Karet Sepatan Terlaksana Dengan Tertib.
-
Peserta Latgabma Super Garuda Shield Terima US Army Artillery Expert Badge
-
Pembersihan Saluran Air Anggota Satgas Yonif 144/JY Gotong Royong Bersama Warga di Perbatasan
-
Difitnah Keji di Media Sosial, Erick Thohir Lapor ke Bareskrim
-
Wapres Minta Filosofi “Satu Tungku Tiga Batu” Jadi Tatanan Kehidupan Bermasyarakat
-
Selesaikan 61 Bendungan hingga 2024, Kementerian PUPR Optimalkan Potensi Irigasi Premium Seluas 1,2 Juta Hektare

