Rapat Koordinasi Kemenko IPK, Wamen Viva Yoga: AHY Ingin Transmigrasi Ideal Menjadi Pilot Project

REAKSIMEDIA.COM | | Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan dalam rapat koordinasi kementerian teknis yang digelar di Kantor Koordinator Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, 8/1/2025, Menteri Koordinator Kementerian IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar kawasan transmigrasi yang berada di berbagai provinsi terus dibangun, direvitalisasi, sebab kehadiran kawasan tersebut telah menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru. “Mas AHY juga ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project dari Kemenko IPK”, tambahnya.
IMG 20250109 WA0022
Viva Yoga yang ikut dalam rapat koordinasi, mendampingi Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, mengatakan untuk merealisasikan apa yang didorong oleh AHY maka kementerian teknis yang di bawah Kemenko IPK, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian ATR/BPN, sepakat untuk mengintegraskan program-program kerja. “Integrasi program kerja antar kementerian merupakan langkah yang tepat agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam segi anggaran”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

IMG 20250109 WA0026 scaled

Lebih lanjut dikatakan, dengan integrasi ditambah sinkronisasi dan sinergi maka program transmigrasi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional akan menjadi lebih baik apalagi ditopang dengan anggaran dari seluruh kementerian. “Dalam rapat koordinasi Kita juga menyisir program-program kerja kementerian teknis agar tidak tumpang tindih”, tambahnya.
IMG 20250109 WA0024 scaled
Dalam pembangunan yang terintegrasi di kawasan transmigrasi, terkait infrastruktur, irigasi, perumahan, perhubungan, status lahan, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya akan dibangun oleh kementerian teknis terkait. “Dengan pola demikian kelak bila ada masalah, misalnya soal tanah, bisa kita selesaikan dengan cepat dengan Kementerian ATR/BPB”, tutur mantan anggota Komisi IV DPR itu.