REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Sekretaris Jenderal Badan Relawan Prabowo, Sudiarto, S.H., M.H. mengecam keras penetapan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) malam telah menetapkan 3 tersangka: LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga memasukkan nomor Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha ke server LIMS selama 2025-2026 tanpa prosedur, lalu menghapus file hasil sadapan pada Oktober 2026.
“Menyadap Presiden itu sama dengan menyadap negara. Ini bukan pelanggaran biasa, ini pengkhianatan terhadap konstitusi dan kedaulatan negara,” tegas Sudiarto.
ANALISIS HUKUM – SUDIARTO, S.H., M.H.
1. Pasal 258 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru – 10 Tahun
Penyadapan ilegal: mendengarkan, merekam, membelokkan, mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ini pasal utama untuk perbuatan memasukkan nomor ke server LIMS tanpa surat perintah dan tanpa dasar penegakan hukum. Melanggar Perkap No.5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
2. Pasal 332 KUHP Baru – 6 Tahun
Akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Untuk perbuatan kedua: perintah penghapusan file hasil sadapan di sistem LIMS pada Oktober 2026 untuk menghilangkan barang bukti.
3. Pasal 31 ayat (1) UU ITE – 8 Tahun
Intersepsi elektronik. Dipakai untuk perbuatan yang terjadi sebelum KUHP Baru berlaku 2 Januari 2026, karena perbuatan berlangsung 2025-2026. Dakwaan berlapis agar tidak ada celah waktu.
ANALISIS PENGHARGAAN BINTANG MAHAPUTERA
Bintang Mahaputera adalah tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia setelah Bintang Republik Indonesia, diberikan berdasarkan UU No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Syarat penerima: berjasa luar biasa, setia kepada NKRI, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Menurut Sudiarto, pemberian itu wajib dicabut karena:
1. Pasal 35 UU 20/2009:
Tanda kehormatan dapat dicabut jika penerima melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan negara atau dipidana karena kejahatan.
2. Tersangka penyadapan Presiden: adalah perbuatan tercela yang paling berat, merusak marwah Presiden sebagai Kepala Negara dan simbol negara.
3. Preseden: Komisi I DPR RI sudah mendesak Presiden mencabutnya. Presiden sebagai pemberi anugerah berwenang mencabut dengan Keppres.
“Tidak layak orang yang diduga mengkhianati Presiden menyandang Bintang Mahaputera. Itu penghinaan terhadap negara. Cabut segera dengan Keppres,” kata Sudiarto.
Sudiarto menutup: “Kami relawan akan kawal kasus ini sampai tuntas. Hukum tidak boleh tunduk pada pangkat dan jabatan.”
Tags: jakarta
-
Tim ADVOKAT BHINEKA TUNGGAL IKA Melaporkan Yonatan Nandar Kepihak Berwajib
-
A. Haswidy Rustam,SSTP., M.Si Kadis Kominfosandi Pinrang Hadiri Kegiatan 2 Organisasi Kolaborasi PWI – IWO di Exotico Cafe Pinrang
-
Jaga Hubungan Kerukunan Umat Beragama, Danramil 1710-04/Tembagapura Berikan Bantuan Speaker Ke Gereja
-
Kemenparekraf Gelar “BMN Award 2022” Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Aset Negara
-
Launching ADM di Kota Pasuruan, Dirjen Zudan Ajak ASN Bangun Branding dan Marketing Daerahnya
-
Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan
-
Sosok Aguan Di Mata Ketua Umum BKN dan Ketua Harian PITI: Dermawan, Mulia, dan Membangun Keberagaman di PIK
-
Jelang Pilkades Serentak 2022, Polres Kendal Laksanakan Patroli Skala Besar
-
Tour Of Kemala 2nd Series Banyuwangi 2023 Memajukan Sektor Olahraga Balap Sepeda dan Memberi Multi Efek Positif
-
Sita 220 Liter Tuak, Kapolsek Lubuk Pinang Ultimatum Masyarakat Untuk Tidak Lagi Jual Miras




