REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, skema KPBU selain untuk pembangunan infrastruktur, juga dapat digunakan untuk penanganan darurat bencana.
“Untuk itu ke depannya dapat dilakukan secara cepat dan _simple_, oleh karena itu perlu adanya lembaga pendanaan khusus yang terpusat untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, sehingga lembaga tersebut bisa menagihkan dana langsung ke Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK),” kata Herry dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation, Jogjakarta, Rabu (13/7/2022).
Herry menyampaikan bahwa _resilient infrastructure_ dan _financing_ di dalam KPBU konsepnya adalah sirkular. “KPBU sebagai _tools_ sifatnya sudah sirkular untuk dapat menciptakan _resilient infrastructure_ . Karena KPBU sifatnya sirkular maka tidak bisa parsial, ke depannya diperlukan _scale up_ terhadap ekosistem yang ada di dalam KPBU”, ungkap Herry.
Acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation diinisiasi oleh Think 20 (T20) dalam mengumpulkan ide terkait kebijakan pada G20. Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara yang mendukung Presidensi G20. Acara ini membahas tema terkait Equitable Risk Allocation berupa policy brief yang akan disampaikan pada forum G20.
Hadir juga sebagai panelis dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) Keuangan Suahasil Nazara yang menyampaikan beberapa hal yang menjadi esensi dari G20.
“Esensi dari G20 adalah kita menyusun _common framework_ untuk seluruh dunia, bagaimana mengatasi dampak kesehatan terhadap ekonomi ketika pandemi yang menjadi masalah dunia, mendorong _international taxation_ yang lebih fair untuk dunia dan bagaimana mendukung transition finance menuju ekonomi hijau”, katanya.
Wamen Suahasil juga menyoroti pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan jangka menengah-panjang. “Untuk pembangunan infrastruktur diperlukan terobosan pembiayaan. Lebih spesifik lagi terkait dengan resiko yang muncul dalam pembangunan infrastruktur harus acceptable bagi investor”, ujar Wamen Suahasil. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Tags: jakarta
-
Terima Kunjungan Kehormatan Deputi PM Australia, Wapres Harapkan Kerja Sama Indo-Pasifik Meningkat
-
Pria yang Loncat dari Jembatan Glotak di Evakuasi Tim SAR
-
Satlantas Polres Kendal Lakukan Ops Yustisi Dikmas di Halaman Komplek SKB Cepiring
-
Tinjau Pos Terpadu Cikopo, Kapolri Paparkan Dua Hal yang Harus Diantisipasi Hadapi Libur Nataru
-
Pemerintah Desa Lubuk Sanai Gelar Musdes Laporan Realisasi APBDes 2024, Warga: Kami Apresiasi
-
Kapolres Pinrang Hadiri Sosialisasi Netralitas ASN yang digelar oleh Bawaslu Sulsel
-
Menang 2-0 Atas PSDB Demak, Persik Kendal Diminta Tetap Fokus, Target Promosi Liga 2
-
Tingkatkan Keselamatan Terbang dan Kerja, Danlanud Sultan Hasanuddin Ikuti Safety Meeting di Koopsud II
-
Presiden Jokowi Ungkap Tiga Hal yang Akan Dongkrak Daya Saing Indonesia
-
Masyarakat Kelurahan Perjaringan Jakarta Utara Dukung Perbaikan Saluran Air dan Jalan Lingkungan
