REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Sebagai koordinator pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, Kemendagri juga terus berupaya memperkuat kelembagaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah.
“Upaya-upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah akan terus dilakukan oleh Kemendagri,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N-LAPOR! lintas kementerian/lembaga yang digelar secara virtual, Kamis (9/9/2021).
Penandatangan ini dilakukan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mendagri mengatakan, sinergisitas seluruh pihak menjadi kata kunci membangun kolaborasi antara kementerian/lembaga. Selain itu, juga dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa dalam mendukung SP4N-LAPOR!.
Pada awal 2021, kata Mendagri, Kemendagri telah mengirimkan surat edaran tentang percepatan penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota. Mendagri mengaku, surat tersebut mendapat respons cukup baik dari pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat, dari peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan pemerintah daerah. Hingga 31 Agustus 2021, angka penyelesaian ini meningkat menjadi 81,28 persen, dari sebelumnya pada Januari hanya sebesar 69,78 persen.
“Sekali lagi, Kemendagri akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan rekan-rekan di pemerintahan daerah untuk mendukung pengelolaan SP4N-LAPOR!,” ucapnya. Hal itu akan dilakukan dengan semangat efisiensi dan efektivitas, untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di lain sisi, lanjut Mendagri, Kemendagri juga siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki dalam konteks pelayanan publik, dengan stakeholder yang turut menandatangani nota kesepahaman tersebut. “Semoga itikad kita bersama melalui nota kesepahaman ini, dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga semoga insyaallah akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT,” harap Mendagri.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Menpora Dito Ingin SOIna Setara dengan NPC Indonesia Dalam Pengembangan Prestasi Atlet Hambatan Intelektual
-
KRI Diponegoro-365 Terima Kunjungan Kerja Tim Pusinfomar TNI
-
Polresta Pontianak Musnahkan Barang Bukti 300 Gram Sabu
-
Pemerintah Keluarkan BLT Minyak Goreng, LaNyalla: Oligarki Sawit Menang Hattrick
-
Survei: Mayoritas Publik Puas Kinerja Kapolri Usut Kasus Duren Tiga
-
Pilkades Antar Waktu Desa Karangsari, Komasadah Raih Suara Terbanyak
-
Gus Halim: Pondok Pesantren Pilar Pembangunan Desa
-
Tanggapi Penangkapan Tersangka Korupsi, Presiden: KPK Sudah Punya Fakta dan Bukti
-
Dari 30 Jadi 3.904 Lembaga Pengguna, Integrasi Data Nasional Sudah Berjalan
-
Kapolres Pekalongan Bacakan Amanat Kapolri Pada Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2021
