REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto secara tegas menolak adanya jual beli maupun serah terima mahar atau memanfaatkan koneksi kedekatan untuk mengisi jabatan tertentu. Jika ada pejabat atau pihak yang melakukan hal tersebut maka akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku.
“Mau jadi eselon 1, eselon 2 eselon 3 pun tidak ada setoran ke pihak mana pun. Tidak ada yang kita toleransi seperti itu. Yang mau jadi pejabat atau mempertahankan jabatannya tidak boleh ada setoran atau jual beli jabatan. Kalau ketahuan langsung kita copot, kita nonjobkan, akan kita proses sesuai peraturan berlaku. Tidak ada istilah kongkalikong jabatan,” tegas Mendes Yandri saat memimpin Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di kantor Kalibata, Jakarta pada Senin (9/12/2024).
Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga fokus pada kerja mencapai Indonesia Emas 2045 dengan program-program terbaik. Oleh karena itu, Mendes Yandri pun meminta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama untuk fokus pada tugas dan fungsinya dibanding sibuk melakukan transaksi yang tidak semestinya.
Hal ini tidak hanya terbatas pada pejabat di lingkungan Kemendes PDT namun juga pada level pendamping desa. Posisi pendamping desa dipastikan diduduki orang-orang yang memiliki kapabilitas dan lolos secara administratif serta dilakukan evaluasi tanpa ada transaksi sehingga terbuka untuk siapa saja.
“Kepada seluruh masyarakat Indonesia bilamana ada proses rekrutmen pendamping desa tidak ada pungutan uang satu rupiah pun. Kalau ada yang melakukan itu laporkan kepada kami atau aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa dikelola dengan baik, pendamping juga harus profesional,” tambah Mendes Yandri.
Dalam rapat yang dihadiri Wamendes Ahmad Riza Patria serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama tersebut, Mendes Yandri juga mengimbau seluruh jajarannya untuk kompak dan tidak secara asal mengeluarkan kebijakan. Ia ingin setiap unit kerja melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan keputusan.
Tidak hanya itu, 12 rencana aksi Kemendes PDT dalam mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto juga dikupas secara rinci sehingga langkah kebijakan semakin terarah. Ia yakin setiap target akan terwujud dengan kekompakan dan kolaborasi yang dibangun dengan mengedepankan tugas dan fungsi Kemendes PDT, tidak kepentingan individu pihak tertentu.
Laporan : Hotma Lingga
Sumber : Ria/Humas
Tags: jakarta
-
Hadapi Tantangan Zaman, Wapres Dorong Revitalisasi Ilmu dan Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani
-
Untuk Kelancaran Mudik, Jalur Tol dan Alternatif di Batang Mulai Disiapkan
-
Film “Lift” Terpilih di Festival Film Horor Edisi Ke-4, Diskusi Tegaskan Musik Adalah “Akhir Cerita” dalam Sinema Horor
-
Bersama Bupati Pinrang Irwan Hamid Kembali Bersama Masyarakat di 2 Kecamatan Mengikuti Musrenbang
-
Tidak Ada Ketegasan, Prokes Masih Terabaikan Di Kota Kabanjahe
-
Polsek Cileungsi Tindak Cepat Terkait Berita Viral Beredar Di Medsos, Cek TKP Terkait Adanya Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua
-
Menparekraf Beri Motivasi Agar Pegawai Tidak Tetap (PTT) Siapkan Diri Ikuti Seleksi PPPK
-
Menhan Prabowo Tegaskan Pentingnya “Giant Sea Wall”
-
Terima Ketua International Union of Muslim Scholars, Wapres Harapkan Perwakilan Indonesia Bawa Islam Wasathiyah Mendunia
-
Sebagai Wujud Kebersamaan Dalam Pembangunan, Babinsa Koramil 1710-03/Kuala Kencana Hadiri Peresmian Balai Kampung Karya Kencana
