Wakil Rakyat Kota Medan Dari Fraksi Demokrat Siap Membantu Fasilitasi BPJS Untuk Warga Kurang Mampu

REAKSIMEDIA.COM | Mukomuko, Bengkulu – Hal tersebut disampaikan Parlindungan Sipahutar SH MH Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Demokrat disaat Reses ke 3 Tahun 2021 beberapa waktu yang lalu, Reses yang digelar selama 2 hari terbagi dalam 2 sesi, dimana sesi pertama dilaksanakan dijalan Tangkul 1 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung Medan, Sabtu (18/12/21) dan Sesi kedua dilaksanakan di jalan Durung, Kompleks Durung Mansion, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Minggu,(19/12/21).

Lebih Lanjut Wakil Rakyat yang lebih akrab disapa Bang Parlin ini mengatakan “ Silahkan urus surat keterangan tidak mampu di kelurahan, boleh melalui saya mengurusnya, dan untuk Peserta BPJS mandiri tapi tidak mampu lagi membayar, lunasi dulu tunggakannya. Lalu minta kartu BPJS-nya disetop, baru bisa kita urus yang gratis,” sebut Parlin.

Anggota DPRD Kota Medan Parlindungan Sipahutar meminta warga memanfaatkan Reses Anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasinya.

“Pasalnya, banyak program Pemko yang pernah didengar tapi belum diketahui bagaimana cara pengurusannya, terkhusus program bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu,” ungkap Parlin.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga mengatakan, ” bahwa program BPJS PBI (Program Bantuan Iuran) atau gratis yang ditanggung APBD tahun 2021. Tahun ini (2021) Pemko menganggarkannya untuk 100.000 warga kurang mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis lewat BPJS PBI, sedang bagi yang belum pernah punya Jamkesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang bersumber dari pemerintah, agar segera mengurusnya dan pada APBD 2022, Pemko Medan telah menganggarkan Rp 30 miliar untuk BPJS PBI, sehingga persoalan kesehatan di Medan sudah hampir rampung,” paparnya.

Selain itu ada bantuan pemerintah berupa PKH (Program Keluarga Harapan), banyak bantuan pemerintah kepada masyarakat tapi tidak tahu bagaimana cara mengurusnya dan apa persyaratannya. Masyarakat banyak tidak tahu karena minim informasi.

“Makanya saya sebagai wakil rakyat hadir memfasilitasi warga dengan Pemko lewat reses ini, makanya marilah kita manfaatkan kegiatan reses ini sebagai wadah untuk menyerap dan menampung aspirasi dari masyarakat,” terangnya.

Kegiatan ini dihadiri, Rinaldi Sitorus Kordinator PKH Dinas Sosial Medan, Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Tembung Zulkifli, Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir Syamsul Alam Nasution, PH Seklur Sidorejo Hilir Frandika Rama Nasution, Ilham Yusuf dari Dinas PU UPT Wilayah Medan Timur dan dr Chairumahnum dari Puskesmas Pembantu (Pustu) Jalan Tangkul.

Ketika seorang warga bernama Sumiati melaporkan kartu BPJS PBI miliknya dinyatakan pihak Puskesmas Jalan Sering sudah tidak aktif lagi, Chairumahnum meminta agar Sumiati mengecek langsung ke Kantor BPJS jalan Karya.

Terkait adanya BPJS yang tiba tiba tidak aktif, Rinaldi Sitorus dari Dinas Sosial mengatakan, selama tahun 2021, ada 12.000 BPJS PBI yang dinonaktifkan Pemko, karena belum pernah dipakai sama sekali. Peserta BPJS gratis harus memeriksakan kesehatannya walau tidak sakit.

“Kalau ada kartu BPJS PBI kita, gunakanlah sekali-kali, walaupun tidak sakit hanya memeriksa flu, demam yang penting tetap digunakan, karena kalau tidak digunakan dianggap orangnya tidak ada,” jelas Rinaldi.

Untuk mengaktifkan kartu nonaktif supaya membuat surat permohonan ke Dinas Sosial, bisa difasilitasi oleh anggota DPRD Kota Medan Parlindungan Sipahutar, syaratnya dengan menyertakan KK, KTP dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Laporan : Rahmadsyah Sipahutar

Tags: mukomuko bengkulu