REAKSIMEDIA.COM | Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya budaya kerja kolaboratif di lingkungan birokrasi ketenagakerjaan untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan seperti pengangguran, peningkatan keterampilan, pengawasan ketenagakerjaan, dan pelindungan tenaga kerja memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat ditangani secara terpisah oleh satu unit kerja.
“Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak lagi ditentukan oleh sejauh mana suatu unit kerja mampu bekerja secara mandiri, melainkan seberapa kuat kita mampu mengintegrasikan potensi, ide, dan kewenangan secara bersama-sama,” tegas Afriansyah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XXIII Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Afriansyah mengatakan, perubahan tersebut juga perlu tercermin dalam cara birokrasi mengukur keberhasilan kerja. Reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada pencapaian output administratif, tetapi harus menghasilkan outcome yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Publik tidak lagi menilai seberapa banyak anggaran yang kita habiskan atau seberapa banyak acara yang dibuat, melainkan apa dampak riil yang dirasakan masyarakat. Penilaian reformasi birokrasi saat ini bergeser dari Akuntabilitas Proses menjadi Akuntabilitas Dampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap budaya kerja kolaboratif semakin penting di tengah percepatan teknologi dan digitalisasi, tuntutan kinerja berbasis hasil, serta harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, Afriansyah menilai pejabat administrator memiliki peran penting dalam menggerakkan perubahan. Peran tersebut mencakup koordinasi kolaborasi lintas bidang, penggerakan inovasi dan efisiensi teknologi, penyelarasan kebijakan agar tidak tumpang tindih, serta pembinaan tim kerja dan keteladanan dalam etika kepemimpinan.
Budaya kerja kolaboratif, lanjutnya, perlu dibangun melalui visi bersama, komunikasi yang terbuka dan setara, kepercayaan serta rasa aman psikologis, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan akuntabilitas bersama.
“Warisan terbaik seorang pemimpin bukan sekadar daftar program yang berhasil diselesaikan, melainkan budaya kerja kolaboratif yang terus hidup dan berkelanjutan bahkan setelah masa kepemimpinan kita usai,” tegasnya.
Sumber : Biro Humas Kemnaker
Tags: jakarta
-
Hilirisasi Batu Bara Jadi DME Bisa Tekan Impor Elpiji dan Buka Lapangan Kerja
-
Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta: Jaksa BerAKHLAK Turut Berperan Menyukseskan Pembangunan Nasional Melalui Penegakan Hukum yang Humanis
-
Gus Halim: Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi
-
Bangkitkan Jiwa Nasionalisme, Satgas Yonarmed 1 Kostrad Latih Upacara Bendera Siswa SMP
-
Lantik dan Ambil Sumpah Jabatan Penjabat Sekda dan Pejabat Fungsional, Bupati Sapuan: Bekerjalah Dengan “Segenap Hati” Untuk Memajukan Kabupaten Mukomuko
-
Presiden: Jaga Situasi Kondusif Tanah Air di Tengah Tantangan Global
-
Selama Kurang Dari Dua Bulan Satuan Reserse Kriminal(Satreskrim) Berhasil Menankap 34 Tersanka Berbagai Kejahatan Di 79 Tempat.
-
Dirjen Teguh Setyabudi Pacu Semangat Disdukcapil se-Maluku Utara Capai Target Kinerja
-
Angin Puting Beliung Rusak 13 Rumah Warga Tambakroto
-
Mobil Vaksin Keliling BIN Door To Door Layani Warga di Desa Beringin, Deli Serdang
