REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa. Hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap, penyelesaian peta batas desa dapat rampung sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
“Kita tuntaskan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak di tahun 2024, karena jangan sampai batas desa ini tidak clear dan kemudian menjadi masalah,” katanya di sela Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022).
Mewakili kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam kesempatan itu Wetipo menuturkan, Kemendagri terus memberikan dukungan untuk mempercepat proses penyelesaian peta batas desa. Dia berharap para kepala daerah dapat bersama-sama mendukung penyelesaian tugas tersebut.
“Kalau hari ini dikasih reward, ini kan sebenarnya membangkitkan semangat buat yang lain juga. Kalau hari ini yang lain bisa, kok yang lain tidak bisa. Ini kan sebenarnya memberikan spirit juga buat yang lain dan ini juga kan untuk kepentingan masyarakat kita,” terangnya.
Lebih lanjut Wetipo mengungkapkan, Kemendagri terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan peta batas desa. Dia menegaskan, penyelesaian ini untuk kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa, kata dia, merupakan garda terdepan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Oleh karenanya, wilayah perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan wilayah perkotaan. Ini dilakukan tanpa mengurangi kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara alami di desa, serta mengakui adanya hak asal-usul atau rekognisi dan kewenangan berskala lokal desa.
“Kita ingin bisa tuntas ya. Kalau yang tadi katakanlah Jabar (Jawa Barat), kemudian dengan beberapa kabupaten-kabupaten lain itu jadikan sebagai penggerak buat yang lain yang belum (selesai), sehingga ini menjadi tugas kita untuk kita tuntaskan bersama,” tandas Wamendagri.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Senyum Bahagia 21 KPM Terima BLT DD Dari Pemdes Tanjung Alai
-
Program TEKAD Berlanjut, Mendes Yandri Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur
-
Wujudkan Harapan UU Cipta Kerja Melalui Kebijakan Penataan Ruang dan Daya Saing Daerah Berkelanjutan
-
HUT BRIMOB ke-76, Ketua KPK: Brimob Benteng Pelindung Keselamatan Punggawa Pemberantasan Korupsi di KPK
-
Ada Kendala Dalam Vaksinasi ? Hubungi Call Center 119
-
Ini Lima Profil Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia Dambaan Presiden
-
Bupati Way Kanan Melantik Anggota Badan Pengawas Kampung (BPK) Periode 2022 – 2026
-
Danlanud Sultan Hasanuddin Tinjau Dapur Sehat Untuk Dukung Program Pemerintah Makan Sehat Bergizi
-
Lampung Utara Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Keamanan
-
Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan
