Home      •  

BPS Lakukan Pendataan Keluarga Wapres untuk Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022

Reaksi Media  |   11 Nov 2022  |   14:21

REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial yang ada, Badan Pusat Statistik (BPS) menginisiasi pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 terhadap seluruh penduduk Indonesia.

Termasuk pagi ini, Jumat (11/11/2022), BPS DKI Jakarta melaksanakan pendataan Regsosek keluarga Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat.

Usai melakukan pendataan, Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Regsosek ini merupakan pendataan untuk menyusun database terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan metode cacah jiwa (sensus) 100%.

“Jadi, termasuk juga Bapak Presiden dan tentu saja tadi (juga) sudah kami lakukan pendataan (terhadap) Bapak Wakil Presiden,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggoro menuturkan bahwa pendataan awal Regsosek 2022 di seluruh provinsi di Indonesia dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. Namun, apabila hingga batas waktu tersebut terdapat penduduk yang belum berhasil didata secara tatap muka langsung, maka BPS akan melakukan pendataan secara online atau melalui sambungan telepon.

“Posisi sekarang untuk DKI Jakarta sudah di atas 80%. Seluruh Indonesia juga lebih dari itu, karena DKI Jakarta memang tantangannya relatif jauh lebih besar. Mudah-mudahan, tinggal 4 hari ini bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Kemudian, tutur Anggoro, proses Regsosek 2022 meliputi pendataan awal di lapangan, pengolahan data, dan pelaksanaan forum konsultasi publik. Adapun hasilnya diperkirakan baru dapat dipublikasikan pada 2023 mendatang.

“Ada tahapan berikutnya adalah terkait dengan forum konsultasi publik di tahun 2023. Setelah itu, baru data itu diumumkan dan dipergunakan sesuai dengan program-program yang sudah ada di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Karena ini juga katanya akan dimanfaatkan oleh seluruh K/L,” paparnya.

Sebagai informasi, dilansir dari website resmi BPS (www.bps.go.id), pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data melalui sinergi dan kolaborasi multi K/L.

Baca juga:  Ayo Bangkit Bersama !!!, Kodam I/BB Berserta Mahasiswa Menwa Gelar Upacara peringatan Harkitnas ke 114

Diharapkan dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek sendiri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.

Saat ini, Regsosek sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena masih terbatasnya cakupan data sosial ekonomi penduduk Indonesia.

Data Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi, termasuk status kesejahteraan, yang meliputi kondisi sosio-ekonomi demografis, kepemilikan aset, sanitasi air bersih, perumahan, kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, serta informasi sosial ekonomi lainnya.

Adapun hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk. Pengelolaan data hasil Regsosek dilakukan dengan prinsip integritas dan interopabilitas, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil kebijakan.

Selain Kepala BPS DKI Jakarta, hadir melaksanakan pendataan di Kediaman Resmi Wapres, Petugas Pemeriksa Lapangan Regsosek 2022 Mediana dan Petugas Pencacah/Pendata Lapangan Regsosek 2022 Dimas Hafidz.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Felix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Laporan : Suryadi
Sumber : EP-BPMI Setwapres

Tags: