REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengenai kebijakan pengembalian pajak tontonan (PTO) sebesar 50 persen kepada produser film nasional menuai tanggapan dari pelaku perfilman. Salah satu respons datang dari produser film sekaligus mantan Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Firman Bintang.
Firman Bintang menilai pernyataan Rano Karno yang menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan fakta sejarah. Menurutnya, kebijakan pengembalian pajak tontonan telah diberlakukan sejak masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Sudirja dan terus berlanjut pada pemerintahan berikutnya.
“Keliru kalau dikatakan kebijakan itu baru sekarang. Pengembalian pajak tontonan sudah ada sejak era Gubernur Surjadi Sudirja, kemudian diteruskan oleh gubernur-gubernur berikutnya. Bahkan, persentasenya pernah mencapai 75 persen,” ujar Firman Bintang saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Firman menjelaskan, saat masih menjadi pengurus PPFI, pihaknya ikut mengusulkan kebijakan pengembalian pajak tontonan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman nasional. Usulan tersebut, kata dia, mendapat persetujuan dari pemerintah daerah saat itu.
“Kami dari PPFI yang mengusulkan besaran pengembalian pajak tontonan kepada produser film nasional, dan usulan itu diterima oleh gubernur pada masa tersebut,” katanya.
Sebagai tokoh yang cukup lama berkecimpung di organisasi perfilman nasional, Firman mengaku memahami perjalanan kebijakan yang berkaitan dengan industri film, termasuk mekanisme pengembalian pajak tontonan.
Ia menegaskan, tanggapannya bukan untuk memperdebatkan kebijakan yang ada saat ini, melainkan meluruskan catatan sejarah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan pelaku perfilman maupun masyarakat.
“Respons ini saya sampaikan untuk meluruskan sejarah, agar generasi muda perfilman nasional dan masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya,” tegas Firman Bintang.
Tags: jakarta
-
Sinergi TNI- Polri dan Satpol PP Kecamatan Wilayah Hukum Polsek Citeureup Laksanakan Monitoring Wilayah dan Ajak Jaga Kamtibmas
-
TPPS Kota Padangsidimpuan Gelar Rakor Penurunan Stunting
-
Alumni AKABRI 1999 Gelar Vaksinasi dan Baksos di Kota Semarang
-
Gelar Musdessus, Desa Tanah Karya Komitmen Dukung Program Pemerintah Untuk Bantu Warganya Dimasa Pandemi
-
Giat Sambang Dialogis Dengan Warga Dalam Rangka Upaya Persuasif Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Megamendung
-
TNI Siap Dukung Evakuasi WNI dari Kawasan Konflik Iran dan Israel
-
Buka Papua Street Carnival, Presiden Yakini Anak Muda Papua Mampu Lakukan Lompatan Besar
-
Wilayah Megamendung Laksanakan Sambang Warga Security Sebagai Wujud Kemitraan
-
Presiden Targetkan Angka Stunting di Indonesia Turun hingga 14 Persen pada 2024
-
Melalui TMMD, Peran TNI Dalam Mengentaskan Wilayah Terisolir dan Percepatan Pembangunan Wilayah Pedesaan
