REAKSIMEDIA.COM | Padang Pariaman – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh ganggu berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa.
Halim Iskandar mengatakan itu saat mengunjungi Nagari Toboh Gadang Timur, Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (27/8/2021).
“Kalau dalam bahasa agama, Haram hukumnya BUMNag atau BUMDes membikin unit usaha yang kemudian menjadikan usaha-usaha warga di sekitarnya kehilangan mata pencaharian,” jelas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Halim Iskandar mencontohkan, jika toko kelontong kecil-kecil yang menjadi usaha warga desa, lalu kemudian ada BUMNag atau BUMDes membikin toko ritel, pasti akan membunuh pelan-pelan maupun cepat terhadap berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa itu.
“Nah ini yang terus kita gulirkan, kita sosialisasikan. Karena pada hakikatnya BUMNag atau BUMDes tidak untuk dioptimalkan di dalam pemberian kontribusi bagi pendapatan asli desa PAD, tidak,” ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Halim Iskandar menambahkan, jika kemudian BUMNag atau BUMDes bisa memberikan PAD, itu bagus. Tetapi prinsip BUMNag atau BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Oleh karena itu, pihaknya selalu menekankan, bahkan nanti pada saatnya akan dikeluarkan dalam bentuk regulasi untuk mengatur hal-hal tersebut.
“Ketika kita temukan BUMNag atau BUMDes yang berdiri dan kemudian menyebabkan usaha warga masyarakat desa turun, maka akan kita tutup BUMNag atau BUMDes itu,” tegas pria yang akrab disapa Gus Halim ini.
“Namun, permasalahan yang sulit kita hadapi adalah ketika kita ngotot seperti ini, ternyata sekarang ini justru minimarket merambah ke desa-desa. Ini yang bikin saya pusing,” sambung Gus Halim.
Menurut Gus Halim, adanya minimarket di desa harus dihindari, apa pun alasannya. Dari berbagai survei yang sudah dilakukan, lanjutnya, berdirinya minimarket pasti akan membunuh berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa.
“Itulah yang selalu saya jaga, setiap bertemu Bupati atau Wali Kota saya selalu bilang, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tolong yang sudah ya sudah, biarkan (minimarket) hidup di sekitar kota, jangan dikasih ijin masuk ke desa. Habis nanti warga kita dalam usaha. Kita lagi berupaya mengembalikan ekonomi warga kita, kemudian di sana ada minimarket, kita tidak punya harapan lagi.” kata Gus Halim.
Turut hadir Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, anggota DPRD Provinsi Sumbar Fraksi PKB, Firdaus.
Laporan : Suryadi
Sumber : Rifqi/Kemendes PDTT
Tags: Padang Pariaman
-
Polsek Cepiring Gelar Patroli Pengawasan PPKM Level 3
-
Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
-
LaNyalla Imbau Masyarakat Cermati Penawaran Haji Furoda
-
Sri Asih Pilihan Penonton Superhero
-
Capai 16,2 persen, Wapres Puji Penurunan Stunting Kabupaten Demak
-
KMPSJ Demo MABES POLRI Desak Menyelesaikan Kasus Siswa Fiktif Terkait Dugaan Korupsi Dana Anggaran BOP Dan Meminta Boymin, SE, Pemilik PKBM Karoko Mas Kabupaten Bima Ditetapkan Sebagai Tersangka
-
Tetap Siaga agar Pandemi Terus Terkendali, Seluruh Daerah Tetap Berstatus PPKM Level 1
-
Hadiri Acara Puncak Sail Tidore 2022, Mendagri Serahkan ADM untuk Masyarakat Kota Tidore Kepulauan
-
Tidak Takut Disuntik, Siswa SD di Pemalang Malah Antusias Sambut Vaksinasi Merdeka Anak
-
Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Cibinong Polres Bogor Mapping Wilayah Sekaligus Ajak Jaga Kamtibmas Security Perusahaan Dan Cegah TPPO
