REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengirimkan data kekurangan komoditas menjelang Ramadan. Data tersebut dibutuhkan untuk melakukan pemetaan penanganan terhadap daerah yang bersangkutan.
Tomsi mengatakan, dari seluruh daerah, baru sekitar 330 di antaranya yang baru mengirimkan data kekurangan komoditas menjelang Ramadan. Dia menegaskan, bagi kepala daerah yang tidak mengirimkan data tersebut, maka akan dianggap kebutuhan komoditas menjelang Ramadan telah terpenuhi.
“Sehingga tidak ada alasan nantinya pada bulan suci Ramadan dan Lebaran ini untuk (terjadinya) kenaikan yang signifikan. Oleh sebab itu, cek kembali kepada stafnya bagi yang belum mengirim,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Tomsi mengatakan, Kemendagri akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kekurangan komoditas di masing-masing daerah dengan mengacu pada data yang dilaporkan. Dari pertemuan tersebut nantinya dapat diambil langkah-langkah kebijakan untuk membantu pemenuhan sekaligus mencocokkan data yang diberikan daerah. Pertemuan tersebut diagendakan akan digelar pada Rabu mendatang.
“Betul-betul pada saat rapat nanti bisa mengambil keputusan, apakah operasi pasar atau langkah-langkah teknis menghubungi daerah-daerah tersebut atau mengomunikasikan dengan daerah yang surplus, akan kita ambil keputusannya di situ, sehingga rencana tindak lanjut setelah hari Rabu itu konkret,” jelasnya.
Di lain sisi, Tomsi menekankan, bagi daerah yang komoditasnya mencukupi tapi harganya masih tinggi agar segera mengerahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan penanganan. Dia juga menekankan Satgas Pangan Polri agar mengarahkan jajaran di Polda untuk mengambil langkah hukum bila menemui pelanggaran. Namun, penegakan hukum tersebut dilakukan dengan tidak menghentikan atau mengurangi pasokan.
“Jadi penegakan hukum diproses dengan tidak mengganggu pasokan, nah ini supaya bisa dipahami,” tandasnya.
Laporan : Suryadi
Tags: jakarta
-
Kemendagri Dorong Kabupaten Tasikmalaya Percepat Vaksinasi
-
Perkuat Iman Dan Taqwa Lapas Nusakambangan Rutin Kegiatan Kerohanian
-
Anggota Polsek Jasinga Lakukan Mapping Terkait TPPO Ke Pelosok Desa
-
Momen Presiden Jokowi Bersepeda Pagi dan Sapa Masyarakat di Kebun Raya Bogor
-
Panglima TNI Gelar Temu Pagi Dengan PJU Mabes TNI
-
Disiplinkan Prokes, Satgas Covid-19 Demak Terus Gelar Operasi Yustisi
-
Polda Jateng Siagakan Personil, Brimob Diterjunkan di Sejumlah Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Merapi
-
Kapolres Sukabumi Jadi Narasumber UKW Bicara Program tentang Antisipasi Tawuran Sekolah
-
Pengarahan Jaksa Agung di Kejaksaan Tinggi Riau Soroti Tentang Kepercayaan Publik, Intelijen Yustisial, Penanganan Perkara Dana Desa dan Kesiapan Pemilu 2024
-
Diduga Dua Lokasi Perjudian 303 Gelper Ilegal Yang Berlokasi Di Pasar Baru Jodoh, Beroperasi Hingga 24 Jam Nonstop Tanpa Tersentuh Oleh APH Terkait

