REAKSIMEDIA.COM | Jawa Barat – Penggunaan knalpot non standar tak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial. Hal itu ditegaskan Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, dalam rilis resmi penertiban knalpot bising di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Rabu (18/2/2026)
Irjen Rudi Setiawan menjelaskan, dari aspek sosial, suara bising yang ditimbulkan knalpot non standar kerap menimbulkan gesekan antarwarga.
“Knalpot bising ini sering memicu konflik antarindividu, bahkan bisa berkembang menjadi konflik antarkelompok atau antarkampung. Ini yang ingin kita cegah sejak dini,” ujarnya.
Selain aspek sosial, penertiban juga mempertimbangkan aspek higienis atau kesehatan. Untuk kendaraan bermotor berkapasitas 80–175 cc, ambang batas kebisingan maksimal 80 desibel (dB). Sedangkan untuk kendaraan di atas 175 cc, batas maksimalnya 83 dB.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menambahkan bahwa knalpot non standar umumnya menghasilkan tingkat kebisingan dan polusi lebih tinggi dibanding knalpot standar pabrikan.
“Ini bukan sekadar soal suara keras, tapi juga dampak kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Banyak laporan warga yang terganggu, terutama pada malam hari,” katanya.
Ia memastikan, jajaran lalu lintas akan terus melakukan razia secara berkala, khususnya pada akhir pekan dan jam-jam rawan.
Sumber : Bid Humas Polda Jabar
Tags: Jawa barat
-
Gus Halim Bersama Pegawai Kemendes Gelar Salat Ghaib untuk Korban Kanjuruhan Malang
-
HIPPER Indonesia: IKN Dapat Menjadi Pendorong Peningkatkan Taraf Pendidikan Kaltim
-
Atasi Polusi di DKI Jakarta, Wapres Minta Uji Emisi Kendaraan Digencarkan
-
Pemerintah Indonesia Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Turki dan Suriah
-
Rempang Disiapkan Jadi Gerbang Investor, Festival Kopi Bakal Tampilkan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi
-
Kecewa Kinerja Polres Padangsidimpuan Keluarga Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur Akan Mengadu Ke Kapoldasu
-
TNI Kerahkan Unsur Laut untuk Evakuasi Kapal Terbakar KM Barcelona VA di Perairan Talise, Minahasa Utara
-
Silaturahmi Bareng Masyarakat di Papua Barat, Kapolri: TNI-Polri Solid dan Siap Kawal Program Pemerintah
-
Cegah Realisasi APBD pada Akhir Tahun, Kemendagri Imbau Daerah Lakukan Pengadaan Dini
-
Kemendagri Dorong PNS Miliki Rumah Layak Lewat Program Tapera
