REAKSIMEDIA.COM | Yogyakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan di daerah. Terlebih, pemerintah daerah wajib memberikan infomasi pengelolaan keuangan secara transparan. Upaya ini salah satunya dengan merangkul Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Perubahan mendasar dari pengelolaan keuangan daerah, yakni ada kewajiban daerah untuk menyajikan dan mempublikasi informasi keuangan daerah,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang digagas APKASI ini berlangsung di Yogyakarta, Jumat (4/2/2022).
Fatoni menekankan, seluruh stakeholder harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Hal itu salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dibangun Kemendagri.
“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah,” ujar Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni meyakini, sinergi antara Kemendagri dan APKASI menjadi kunci keberhasilan menjangkau seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
“Ini perubahan yang perlu kita sambut, (SIPD) harus dipakai secara konsisten, Bapak/Ibu jangan ragu lagi, Kemendagri siap membantu,” terang Fatoni.
Di lain sisi, Fatoni menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah. “Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi (pemerintah daerah), agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Fatoni.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang menyampaikan dukungannya terhadap upaya Kemendagri dalam meningkatkan kapasitas aktor pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten se-Indonesia. Dirinya mengamini bahwa pemerintah pusat telah menggaungkan adanya transformasi digital bagi tata kelola keuangan daerah.
“APKASI sangat mendukung proses transformasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel,” ujar Sarman.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono berharap, keterlibatan APKASI tersebut dapat mempermudah proses koordinasi untuk mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah. “Muaro Jambi akan jadi permulaan, agar pengelolaan keuangan daerah lebih sinergi lagi,” kata Budhi.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: yogyakarta
-
Gus Halim: Tanpa Anggaran Triliunan, Pendataan SDGs Desa Capai 102 Juta Jiwa
-
Bangkitkan Kejayaan Sepakbola, Kodam XVIII/Kasuari Gelar Piala Kasad Liga Santri PSSI Tahun 2022
-
Pastikan Tak Ada Lonjakan Covid 19 Pasca-Nataru, Kapolri Terjun Langsung Cek Prokes di Tempat Wisata
-
Cabuli 2 Anak di bawah Umur, Kakek ini Diamankan Polisi
-
Pj.Bupati Pinrang H.Ahmadi Akil, SE,MM Menyerahkan Bantuan Permodalan Peralatan Kelompok Binaan TP PKK Kab. Pinrang
-
Secara MtM Kota Sukabumi Alami Inflasi Sebesar 0,23 Persen di Bulan September 2023
-
Bupati dan Ketua TP PKK Tapanuli Selatan Membaur Bersama Masyarakat Lakukan Gotong Royong
-
Dasyaat Nih! Ada Teaser Danyang : Mahar Tukar Nyawa di @castlefilmproduction & @danyang_film
-
Bupati Tapanuli Selatan Beri Bantuan ke Korban Kebakaran di Kecamatan Sayur Matinggi
-
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Puji Keindahan Kantor dan Keramahtamahan Pemerintahan Tapanuli Selatan
