REAKSIMEDIA.COM | Yogyakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan di daerah. Terlebih, pemerintah daerah wajib memberikan infomasi pengelolaan keuangan secara transparan. Upaya ini salah satunya dengan merangkul Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Perubahan mendasar dari pengelolaan keuangan daerah, yakni ada kewajiban daerah untuk menyajikan dan mempublikasi informasi keuangan daerah,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang digagas APKASI ini berlangsung di Yogyakarta, Jumat (4/2/2022).
Fatoni menekankan, seluruh stakeholder harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Hal itu salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dibangun Kemendagri.
“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah,” ujar Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni meyakini, sinergi antara Kemendagri dan APKASI menjadi kunci keberhasilan menjangkau seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
“Ini perubahan yang perlu kita sambut, (SIPD) harus dipakai secara konsisten, Bapak/Ibu jangan ragu lagi, Kemendagri siap membantu,” terang Fatoni.
Di lain sisi, Fatoni menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah. “Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi (pemerintah daerah), agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Fatoni.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang menyampaikan dukungannya terhadap upaya Kemendagri dalam meningkatkan kapasitas aktor pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten se-Indonesia. Dirinya mengamini bahwa pemerintah pusat telah menggaungkan adanya transformasi digital bagi tata kelola keuangan daerah.
“APKASI sangat mendukung proses transformasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel,” ujar Sarman.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono berharap, keterlibatan APKASI tersebut dapat mempermudah proses koordinasi untuk mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah. “Muaro Jambi akan jadi permulaan, agar pengelolaan keuangan daerah lebih sinergi lagi,” kata Budhi.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: yogyakarta
-
Polresta, Barelang Amankan 8 orang pelaku Yang Melawan Petugas Saat Melaksanakan Pembukaan Pemblokiran Jalan Raya Menuju Rempang Galang
-
HUT IPK ke 52, DPD IPK Karo Peduli Pendidikan Sumbang 700 Ex Buku dan Alat Kesehatan ke SMP Negeri 2 Lau Baleng
-
Resmi Dilantik, Komsaadah: Siap Mengemban Tugas
-
Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif, Kodim 0808/Blitar Gelar Patroli Gabungan
-
Polda Jateng Bekuk 2 Komplotan Pecah Kaca Mobil Lintas Propinsi, 11 Pelaku Diamankan
-
Dampingi Presiden Buka IIMS 2023 Bersama Menko Perekonomian, Bamsoet Dorong Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Indonesia
-
Wakil Walikota Padangsidimpuan Buka Acara FGD (Focus Group Discussion)
-
Wawancara Eksklusif Tribunnews, Wamen Viva Yoga: Pembangunan di Kawasan Transmigrasi Untuk Transmigran dan Warga Lokal
-
Jaga Kelestarian Alam, Kementerian PUPR Tingkatkan Pengelolaan Sampah di Kawasan Pariwisata Kepulauan Karimunjawa
-
Vaksinasi Guru Berjalan Tertib dan Lancar, TNI dan Polri Mengawasi
