REAKSIMEDIA.COM | Yogyakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan di daerah. Terlebih, pemerintah daerah wajib memberikan infomasi pengelolaan keuangan secara transparan. Upaya ini salah satunya dengan merangkul Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Perubahan mendasar dari pengelolaan keuangan daerah, yakni ada kewajiban daerah untuk menyajikan dan mempublikasi informasi keuangan daerah,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang digagas APKASI ini berlangsung di Yogyakarta, Jumat (4/2/2022).
Fatoni menekankan, seluruh stakeholder harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Hal itu salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dibangun Kemendagri.
“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah,” ujar Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni meyakini, sinergi antara Kemendagri dan APKASI menjadi kunci keberhasilan menjangkau seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
“Ini perubahan yang perlu kita sambut, (SIPD) harus dipakai secara konsisten, Bapak/Ibu jangan ragu lagi, Kemendagri siap membantu,” terang Fatoni.
Di lain sisi, Fatoni menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah. “Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi (pemerintah daerah), agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Fatoni.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang menyampaikan dukungannya terhadap upaya Kemendagri dalam meningkatkan kapasitas aktor pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten se-Indonesia. Dirinya mengamini bahwa pemerintah pusat telah menggaungkan adanya transformasi digital bagi tata kelola keuangan daerah.
“APKASI sangat mendukung proses transformasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel,” ujar Sarman.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono berharap, keterlibatan APKASI tersebut dapat mempermudah proses koordinasi untuk mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah. “Muaro Jambi akan jadi permulaan, agar pengelolaan keuangan daerah lebih sinergi lagi,” kata Budhi.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: yogyakarta
-
Total Kasus Terkonfirmasi Omicron Bertambah Jadi 46 Kasus
-
Disiplin sebelum Mendisiplinkan: Polres Halut Perkuat Integritas Melalui Operasi Gaktibplin Bid Propam Polda Malut
-
Cek Rest Area KM 57, Kapolri Imbau Pemudik Manfaatkan Layanan Posko Mudik
-
Cegah Pegawai Terjebak Investasi Bodong, Kemendagri Tingkatkan Literasi Pengelolaan Keuangan
-
Personil Gabungan Polres Pinrang BKO PAM Laga PSM Makassar VS Bali United di Stadion Gelora Parepare
-
Menteri Basuki Minta Penanganan Lereng dan Pembatasan Kegiatan Sepanjang Jalan Bypass BIL – Mandalika
-
Tak Penuhi Syarat Formil, PTUN Medan Tolak Gugatan 14 Orang Anggota DPRD Humbang Hasundutan
-
Kapolres Blitar Kota Bersama Forkopimda, Musnahkan Knalpot Brong Hasil Razia
-
Majelis Ulama Nusantara (MUN) Dukung Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional, Termasuk PSN Perhutani di Sebelah PIK2
-
Prof. Dwi Nugroho H : IKN Percepat Wujudkan Kualitas Perguruan Tinggi di Kaltim
