Home      •  

LSM LIRA Tebing Tinggi : Tak Tertib Mengelola Pendapatan Retribusi.TA.2020, Copot Kepala UPTD Pasar

Reaksi Media  |   17 Jun 2021  |   17:41

REAKSIMEDIA.COM | Tebingtinggi –
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Disperindag Tebing Tinggi, tidak tertib mengelola pendapatan retribusi Pasar, akibatnya pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2020 anjlok, yang semula dari Rp.4.502.040,00, dan kini hanya bisa terealisasi sebesar Rp.3.367.514.717,00, demikian rilis Ratama Saragih Ketua Lira Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kamis (17/06/2021).

Sementara itu, menurut Walikota Non Budgeter ini mengatakan, bahwa UPTD Pasar Disperindag Tebing Tinggi sesungguhnya sudah gagal dalam mengelola pasar, sebagaimana di uraikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Per Undang-undangan Nomor.59. B/LHP /XVIII. MDN/05/2021, tanggal 24 Mei 2021.

LHP BPK RI menguraikan bahwa Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dalam realisasi retribusi pelayanan pasar Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.745.000.000,00, ternyata terealisasi sebesar Rp.565.825.000,00 hanya 75% tercapai, lantaran ada 605 kios/stand pada empat pasar kota Tebing Tinggi yang belum diikat dengan surat perjanjian alias illegal.

Dari hasil pengujian retribusi pelayanan pasar di temukan bahwa pemakaian kios/stand oleh para pedagang yang tersebar di 7(tujuh) pasar tidak seluruhnya diikat dengan surat perjanjian, akan tetapi dengan kartu identitas pedagang (KIP) sebanyak 605 kios/stand.

Dengan kata lain pedagang membayar retribusi berdasarkan dengan surat perjanjian yang dibuat ke dua belah pihak, bukan berdasarkan kartu indentitas pedagang (KIP).

Dari 605 kios/stand yang tidak memiliki surat perjanjian, 358 kios dan 245 stand sudah tak berfungsi lagi alias terlantar lebih dari 3 bulan s.d 3 tahun, dua kios telah digunakan oleh pihak lain disulap jadi kantor namun tak dipungut sewa retribusi, 2 kios pajak mini nomor 15K, dan 35K dialihkan hak pemakaiannya kepada pihak lain.

Baca juga:  Sambut KTT ASEAN Ke-42, Kementerian PUPR Tingkatkan Fasilitas Penunjang di Kawasan Labuan Bajo - Tana Mori

Parahnya lagi sebut kedan Ombudsman RI Sumut ini kalau UPTD Pasar Tebing Tinggi tak melaporkan terkait tagihan retribusi pasar atas penggunaan kios tersebut yaitu sebesar Efp.513.300.000,00 {(358 kios x Rp.75.000,00 x 12 bulan + (245 stand x Rp.65.000 x 12 bln)}

Pengamat anggaran ini sangat menyayangkan, jika Umar Zunaidi Hasibuan Walikota APBD Tebinh Tinggi masih mempercayakan oknum pejabat yang tak mampu dan gagal mengelola Pasar pungkasnya.

Laporan SYAM Hadi Purba Tambak

Tags: