REAKSIMEDIA.COM | Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan best practice (praktik baik) pemerintah Indonesia dalam mendukung pengelolaan air. Hal ini disampaikan Mendagri kepada awak media usai menjadi pembicara pada pertemuan 10th Local and Regional Government (LRG) World Water Forum (WWF) atau Forum Air Sedunia ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Rabu (22/5/2024).
“Mengambil pelajaran [dari] Indonesia, kita membagi tugas, di tingkat pemerintah pusat apa yang dikerjakan, misalnya membuat target-target nasional, regulasi tingkat nasional, undang-undang, kemudian juga keuangan, dukungan keuangan dari pusat, membangun misalnya bendungan-bendungan besar, seperti yang sudah dikerjakan dalam pemerintahan Bapak Jokowi melalui Menteri Pekerjaan Umum, banyak bendungan yang dibangun, irigasi, kemudian penanganan banjir,” katanya.
Dalam pertemuan LRG WWF ke-10 tersebut, Mendagri telah menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan pengelolaan air yang berhubungan dengan masalah pendidikan, perencanaan, hingga pendanaan. Dia menegaskan, air menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan air seperti banjir dan kekeringan juga harus ditangani dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
“Intinya yang kami sampaikan bahwa dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lain, tentu kita perlu membuat semacam joint declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah, karena pemerintah-pemerintah daerah seluruh dunia itu di mana pun juga itu semua memberikan kontribusi untuk upaya global ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, upaya-upaya strategis pengelolaan air perlu dilakukan Pemda dengan dukungan berbagai stakeholder, seperti akademisi, media, masyarakat sipil, hingga tokoh agama. Untuk mendukung hal tersebut, baik di tingkat negara maupun Pemda tak bisa bekerja sendiri, sehingga kerja sama dibutuhkan di era transnasional (cross boundaries transnational) seperti sekarang ini.
“Kita juga menyampaikan tadi terakhir membolehkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah negara lain untuk sharing best practices sepanjang itu sesuai dengan aturan undang-undang nasional yang berlaku,” ujarnya.
Mendagri menekankan, peran Pemda sangat penting dalam menangani masalah air, karena memberikan kontribusi untuk upaya orkestrasi yang besar di tingkat nasional dan internasional. Perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa dalam memanfaatkan segala sumber daya dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan pengelolaan air.
“It is time for us to have more attention on water issue, on water related issue, dan dari Kemendagri pasti apa pun yang diambil kebijakan dari presiden atau presiden terpilih nanti kita akan tentu akan mendukung,” pungkasnya.
Laporan : Sandio
Sumber : Kemendagri
Tags: Badung
-
Indonesia dan Timor-Leste Bahas Sejumlah Upaya Peningkatan Kerja Sama Bilateral
-
Hadiri Pembukaan Porseni NU, Erick: Kalau Umat Sehat, Indonesia Kuat
-
BUM Desa Diminta Bayar Rp30juta/Tahun, Gus Halim Minta Keringanan PT KAI
-
27 Exit Tol dan 224 Titik Di Perketat Penyekatanya, Kabidhumas Polda Jateng Minta Masyarakat Tetap Dirumah
-
Gelar Operasi Patuh Candi, Kapolda Jateng Tegaskan Seratus Persen Bersifat Simpatik dan Humanis
-
Kodim 1715/Yahukimo Melaksanakan Minggu Kasih Dengan Berbagi Makanan Kepada Jemaat Gereja Maranatha dan Gereja Eben Haezer Dekai Dalam Rangka HUT Kodam XVII/Cenderawasih Ke-61 Tahun
-
KABAG OPS Polres Bogor Pimpin Langsung Latihan SISPAMKOTA Dalam CIPTA KONDISI KONTIJENSI Penanganan PILKADA MANTAP PRAJA 2024
-
Kontingen Indonesia Patriot II Siap Tampil Di Hari Nasional Prancis
-
Bukan Hanya Tanggap ungkap Aksi Kejahatan, Unit Jatanras Gowa Juga Tanggap dalam Aksi Kemanusiaan
-
Tepis Isu Miring Yang Beredar di Masyarakat, KPU Mukomuko Tegaskan Paslon 03 Sapuan Wasri Tetap Sah Mengikuti Pilkada 2024
