REAKSIMEDIA.COM | Kabupaten Bogor – Pelaksanaan proyek strategis pembangunan Jembatan Situ Nanggerang pada ruas Jalan Bojonggede – Kemang (Bomang), Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Sejumlah pekerja konstruksi di proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut terpantau beraktivitas tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar.
Berdasarkan pantauan di lokasi pengerjaan, para pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi berisiko tinggi tanpa dilengkapi perlengkapan keselamatan dasar seperti helm proyek (safety helmet), rompi reflektif (safety vest), sepatu keselamatan (safety shoes), maupun sabuk pengaman (full body harness) saat bekerja di area ketinggian dan galian tebing.
Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat proyek tersebut memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi serta menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
Mengacu pada data papan informasi proyek dan layanan pengadaan, pekerjaan konstruksi Jembatan Situ Nanggerang ini berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bogor dengan nilai kontrak mencapai Rp56.087.027.000.
Proyek yang dimulai sejak 25 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 21 Desember 2026 ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Dika Karya Utama, dengan konsultan pengawas PT Laksana Disain Daya Cipta.
Dugaan Pelanggaran Regulasi K3
Pengabaian penggunaan APD di area konstruksi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Mewajibkan pengurus atau perusahaan menyediakan secara cuma-cuma seluruh alat perlindungan diri yang diwajibkan bagi tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya serta memastikan penggunaannya di tempat kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 dan 87): Menegaskan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta mewajibkan setiap perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri: Mengatur kewajiban pengusaha/pengurus untuk menyediakan APD sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan wajib mengumumkan secara tertulis serta memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi): Mewajibkan penyedia jasa konstruksi memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), di mana anggaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sudah dialokasikan secara khusus dalam nilai kontrak proyek pemerintah.
Desakan Evaluasi dan Pengawasan Ketat
Dengan adanya alokasi anggaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di dalam kontrak senilai Rp56 miliar tersebut, ketiadaan penggunaan APD oleh pekerja di lapangan menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dari pihak kontraktor pelaksana (PT Dika Karya Utama), konsultan pengawas, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.
Masyarakat dan pemerhati konstruksi mendesak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat untuk segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek Jembatan Situ Nanggerang.
Teguran keras hingga sanksi administratif sesuai klausul kontrak perlu ditegakkan agar pihak kontraktor tidak mengabaikan nyawa dan keselamatan para pekerja demi mengejar target penyelesaian proyek di akhir tahun.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Dika Karya Utama maupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait lemahnya pengawasan penerapan K3 di lokasi proyek tersebut.
Laporan : Hotma
Tags: kabupaten bogor
-
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro Berikan Santunan kepada Anak Yatim di Kediaman Habib Nabil di Ciawi
-
Flight Data Recorder Super Tucano Telah Ditemukan
-
Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah, Pemerintah Berikan Tambahan Bantuan Sosial Tunai
-
Kapolrestabes Semarang dan Dandim 0733/BS Potong Gundul Dukung Anak Penderita Kanker
-
Ditresnarkoba Polda Jateng Berhasil Ungkap Peredaran 4,42 ons Sabu di Tempat Berbeda
-
Peringatan Disabilitas Internasional Perkuat Komitmen Membangun SDM Disabilitas Yang Unggul
-
Presiden Serap Aspirasi Peternak Kerbau di Pulau Moa soal Kesulitan Air
-
Kapolres Gowa Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kasat Intelkam
-
Provinsi Kepri Masuk Didalam Perpanjangan PPKM Mikro Pada 43 Daerah Diluar Pulau Jawa Dan Bali
-
Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris
