REAKSIMEDIA.COM | Halmahera Utara – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 di Aula Hotel Grandland Tobelo, Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah.
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkualitas dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”, acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asisten II Kabupaten Halmahera Utara Dr. Nevi Bitjoli yang mewakili Bupati Halut, Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa, serta unsur Forkopimda seperti Kapolres Halut AKBP Faidil Zikri, S.H., S.I.K, Kasdim 1508/Tobelo Mayor Inf. Salim, Kajari Halut Muhammad Ahsan Tamrin, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Tobelo R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., serta para anggota DPRD, pimpinan OPD, dan tamu undangan dengan total peserta sekitar 150 orang.
Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Utara yang diwakili oleh Asisten II Dr. Nevi Bitjoli menegaskan pentingnya konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2026. Ia menjelaskan bahwa forum ini merupakan wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan yang selaras dengan visi daerah, yakni “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”.
Lebih lanjut, ia memaparkan pencapaian indikator makro pembangunan daerah hingga akhir 2024. Beberapa pencapaian positif yang dicatat antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 69,78, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,67 tahun, serta daya beli masyarakat yang naik menjadi Rp8,60 juta. Namun, masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, seperti angka kemiskinan yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Dia juga menekankan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus mempertimbangkan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menyusun program yang lebih realistis berdasarkan tren penerimaan daerah dalam tiga tahun terakhir.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemberian materi dan diskusi terkait penyusunan RKPD. Konsultasi publik ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih matang guna memastikan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Acara berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama para peserta.
Laporan : Edwin Tatipang
Tags: halmahera utara
-
Sebelum Ada Aturan Dan Regulasi, Bupati Karo Minta Pengutipan Diberhentikan
-
Jumat Curhat, Polda Sulsel Terima Aspirasi Warga di Ben’s Coffe Makassar
-
Tak Tahu Hukum di Indonesia, Seorang Pria WNA di Magelang Beli Puluhan Pil Psikotropika Secara Online
-
Polisi Ajak Warga untuk Tetap Memakai Masker Saat Beraktifitas di Luar Rumah
-
Mendagri Puji Provinsi Riau atas Kiprahnya Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
-
Humanisme di Balik Seragam, Satlantas Polres Halmahera Utara Tebar Kebaikan di Tengah Aksi Damai
-
Aslog Kasad Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan Pimpin Tim Wasev TMMD ke-126 di Kabupaten Tambrauw
-
KPAI: Pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Polri Bawa Harapan Baru
-
Kemendagri Harap Pimpinan Badan Publik di Papua Berkomitmen Laksanakan KIP
-
Setetes Darah untuk Kemanusiaan dari Polresta Malang Kota Di HUT Brimob Ke – 78
