REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima,” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi. Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.
Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.
“Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal,” katanya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui APBN atau APBD.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. Besarannya ditetapkan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.
“Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka,” kata Yassierli.
Sumber : Biro Humas Kemnaker
Tags: jakarta
-
Satgas Preventif OMB Polres Probolinggo Maksimalkan Patroli Dialogis Untuk Pemilu Damai
-
Bertolak Ke Bali, Wapres Hadiri KTT SAI20 dan Tinjau Venue KTT G20
-
Semarak G20 Lapas Narkotika Nusakambangan Ikut Touring Dan Bhakti Sosial
-
Bupati Membuka Gebyar Keamanan Pangan Program Nasional
-
Panglima TNI Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2024
-
Satgas Yankes Operasi Ketupat Candi Polres Pekalongan Berikan Dukungan Kesehatan kepada Anggota Pospam dan Posyan
-
Evakuasi Mayat Dalam Rumah Kontrakan Oleh Polres Cilegon Polda Banten
-
Kapolda Sulsel Hadiri Wisuda UIN Alauddin Makassar ke-110 dan Sampaikan Orasi Kebangsaan
-
Kurang Dari 24 Jam, Polsek Lubuk Pinang Dibantu Warga Temukan Ranmor Curian
-
Polres Bogor Laksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional dan Pemberian Penghargaan Kepada Personil Yang Menunjukkan Kedisplonannya Dalam Menjalankan Tugas Serta Kenaikan Pangkat Pengabdian di Polres Bogor
