Home      •  

Petani Kelapa Halmahera Utara: Gelar Aksi Maraton di DPRD dan Kantor Bupati Tuntut Evaluasi Perda Hilirisasi

Reaksi Media  |   31 Agu 2026  |   19:10

REAKSIMEDIA.COM | Halmehera Utara – Jeritan hati para petani kelapa di Halmaera Utara akhirnya tumpah ke jalanan. Merasa kian terhimpit oleh anjloknya harga hasil bumi pasca diterapkannya Perda Hilirisasi, para petani yang tergabung dalam Front Petani Halut menggelar aksi unjuk rasa maraton di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Halmahera Utara pada Senin (31/8/2026).

Aksi yang dipimpin oleh Sdr. Hara sebagai koordinator lapangan ini berawal dari titik kumpul di Desa Pune, Galela, sejak pukul 09.00 WIT. Menggunakan dua unit truk yang dilengkapi pengeras suara serta membentangkan spanduk besar bertuliskan “Naikan Harga Buah Kelapa dan Cabut Perda” sebagai bentuk desakan penyesuaian harga kelapa, massa bergerak perlahan menuju pusat pemerintahan di Tobelo.

Saat tiba di Kantor DPRD Halut sekitar pukul 10.45 WIT, orasi bergantian membakar semangat para peserta aksi. Petani menyuarakan kepedihan mereka atas berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa.

Aturan yang semula digadang-gadang memajukan kesejahteraan lokal justru dinilai membatasi ruang gerak penjualan ke luar daerah. Dampaknya, persaingan pasar mati dan harga kelapa di tingkat petani merosot tajam dari kisaran Rp 3.000 menjadi Rp 1.800 per buah.

Penderitaan petani kian lengkap akibat kerusakan parah pada akses jalan tani di wilayah Galela yang tak kunjung diperbaiki usai kerap dilalui armada angkutan kelapa. Di tengah situasi tersebut, berembus pula dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam rantai bisnis kelapa yang dinilai semakin mencederai fungsi pengawasan wakil rakyat.

Ketegangan sempat mencair saat perwakilan massa diterima melakukan audensi bersama Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa dan Kaban Kesbangpol Hairudin Dodo. Dalam pertemuan itu, pihak legislatif berjanji akan mengagendakan rapat lanjutan yang melibatkan Pemda, PT NICO, dan perwakilan petani.

Tak puas hanya di gedung rakyat, massa bergerak menuju Kantor Bupati Halut pada siang harinya. Di lokasi ini, suasana sempat memanas tatkala peserta aksi membakar ban bekas di area pintu masuk utama hingga asap hitam membumbung dan mengganggu akses keluar-masuk area perkantoran.

Baca juga:  Pemdes Sido Makmur Salurkan BLT DD Tahap Terakhir 2022 Kepada 80 KPM

Aksi tersebut akhirnya direspons langsung oleh Wakil Bupati Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, bersama jajaran pimpinan OPD dan Kepolisian. Di hadapan massa, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemda untuk memanggil pihak PT NICO guna membahas patokan harga dasar kelapa, termasuk aspirasi penetapan harga Rp 2.200 per kilogram di tingkat petani.

Pemerintah Daerah juga tengah mengkaji opsi pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih demi memotong rantai tata niaga yang panjang serta mempertimbangkan pembangunan industri olahan turunan kelapa.

Setelah mendapatkan jaminan bahwa delapan poin tuntutan mereka—mulai dari evaluasi Perda, subsidi harga, perbaikan jalan tani, hingga pembersihan dugaan pemain bisnis di tubuh DPRD, akan dibahas secara menyeluruh, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 16.06 WIT di bawah pengawalan personel Polres Halut dan Satpol PP.

Langkah para petani menempuh jalur penyampaian aspirasi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan, melainkan wujud kerinduan mendalam akan hadirnya keadilan ekonomi. Kebijakan hilirisasi sejatinya adalah cita-cita luhur untuk membangun daerah, namun keberhasilannya tidak boleh dibayar dengan pengorbanan dapur warga desa yang meredup. Aksi ini menjadi pengingat bijak bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa kesejahteraan petani adalah pondasi utama dari setiap investasi yang berkelanjutan.

Harapan besar kini tertumpu pada komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD Halmahera Utara untuk melahirkan keputusan yang adil, sehingga keringat para pejuang pangan di bumi Halmahera dapat kembali terbayar dengan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Laporan : Edwin Tatipang

Tags: