REAKSIMEDIA.COM | Biak Numfor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengimbau agar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua fokus pada pengembangan kawasan wilayah adat Tabi dan Saireri. Hasil Musrenbang juga harus memastikan kearifan lokal yang dimiliki dua wilayah adat tersebut terakomodir dan terpelihara dalam proses pembangunan.
Pesan itu disampaikan Wempi pada Rapat Kerja Daerah Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Tahun 2023 dan Musrenbang Daerah Provinsi Papua Tahun 2023, serta Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023, di Swissbell Hotel Biak, Provinsi Papua, Kamis (13/4/2023).
Wempi menjelaskan, setelah dibentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, Provinsi Papua hanya tersisa wilayah adat Tabi dan Saireri. Setelah pemekaran, potensi ekonomi Provinsi Papua kini banyak ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Oleh karenanya jelas wajah perekonomian lokal Provinsi Papua pasca-pemekaran kini tidak lagi bertumpu pada kilauan mineral bawah tanah, tetapi potensi hijau di daratan dan birunya lautan serta putihnya semenanjung pantai sesuai dengan topografi mayoritas wilayah Provinsi Papua yang terhampar di wilayah pesisir,” ujar Wempi.
Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu dibahas dalam Musrenbang. Sebab, kata Wempi, hal ini menjadi babak baru bagi Provinsi Papua untuk mengeksplorasi potensi daerah di luar mineral bawah tanah. Dia menegaskan, pelaksanaan Musrenbang idealnya menggunakan pendekatan komunikasi bottom up dari stakeholders pembangunan non-pemerintah dan komunikasi top down pemerintah daerah.
Wempi mengatakan, pelaksanaan Musrenbang minimal harus mampu menjawab dua hal fundamental. Pertama, dapat membangun sinergisitas dan harmonisasi program dan kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai arah kebijakan afirmatif dan pemerataan kesejahteraan. Kedua, mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional.
Lebih lanjut dia menegaskan, Musrenbang harus mampu membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, serta menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan dengan menjadikan orang asli Papua sebagai subjek pembangunan.
“Hasil akhir Musrenbang diharapkan menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.
Laporan : Sandio
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: Biak numfor
-
Bupati Kendal: Safari Shalat Jum’at Sebagai Sarana Silaturahmi
-
Kepala BNPB Tekankan Investasi Penting dari Aktivitas PRB
-
Diduga PT Sukses Jaya Wood Rampas Tanah Adat, Ketua LSM-HAS Lapor ke Presiden Prabowo
-
Peduli Kesehatan, Anggota Kodim 0808/Blitar Himbau Warga Masyarakat Tentang Protkes di Tempat Keramaian
-
Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat Korban Banjir Di Wilayah Binaannya
-
Hasil Rekapitulasi Surat Suara Tingkat PPK Mulai Berdatangan, KPU Mukomuko: Pleno PPK di Kabupaten Mukomuko Insyaallah Lancar dan Tak Ada Kendala
-
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ajak Gubernur Komitmen Laksanakan Tugas dan Wewenang GWPP
-
Safari Pengamanan Pilkada Serentak, Panglima TNI Bersama Kapolri Hadiri Doa Bersama Lintas Agama di Bali
-
Bupati Nias barat Tinjau Lokasi Pembangunan Tower Telkomsel Seluler Dan Di Tetapkan Di Desa Hilidaura Kecamatan Mabar
-
Tersisa 3 DPO Teroris Poso, Anggota Komisi III DPR RI Angkat Bicara
