REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan guna mewujudkan program pemerintah 10 juta sambungan air minum ke rumah (SR) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 –2024. Inovasi pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi sarana terbaik untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan inovasi pembiayaan infrastruktur air minum dengan sistem Source to Tap didorong untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek KPBU.

“Prinsipnya, proyek penyediaan air minum dengan skema Source to Tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timeline-nya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir,” kata Dirjen Herry TZ pada acara Webinar Series Road to Creative Infrastructure Financing (“CreatIFF”) 2022 secara daring di Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Selain sistemnya terintegrasi antara hulu dan hilir, Herry TZ menambahkan prinsip Source to Tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan lebih memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien serta pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited dan mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited.
“Sehingga lebih memberikan kepastian investasi bagi badan usaha karena mulai perencanaan hingga implementasinya akan terintegrasi. Tinggal nanti bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian agar layanan masyarakat tetap maksimal, tetapi dari sisi investasi juga menjanjikan,” kata Herry TZ.

Menurut Herry TZ, berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17% atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13% atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70% atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.
“Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha. Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30% dan hari ini masih 20,6%, sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70%, sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir,” kata Herry TZ.
Pendekatan pembiayaan Source to Tap untuk program penyediaan air minum salah satunya dilakukan pada pembangunan SPAM Ir. H. Djuanda atau Jatiluhur II di Jawa Barat. SPAM Ir. H. Djuanda memanfaatkan sumber air dari Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 7.000 liter/detik. Manfaat proyek ini salah satunya memperluas layanan air bersih sebesar 5% untuk DKI Jakarta, 10% Kota Bekasi, 11% Kabupaten Bekasi, dan 9% Kabupaten Bogor. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Tags: jakarta
-
AHY Ajak DPD RI Bersinergi dengan Demokrat untuk Perjuangkan Aspirasi Rakyat
-
Ratih Sang, Deddy Mizwar & Miing Bersama Partai Gelora Datangi KPU Daftar Peserta Pemilu 2024
-
Menteri Basuki: Optimalkan Pengoperasian SPAM IKK Garot Kabupaten Pidie
-
Mendes PDTT: Keramahan Kunci Ciptakan Daya Tarik Obyek Wisata
-
Tinjau Rest Area KM 456, Kapolri Instruksikan Jajaran Maksimal Beri Pelayanan dan Atur Lalin Arus Balik
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Resmi Mengubah Susunan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor
-
Syukuran HUT Ke- 78 Zeni Angkatan Darat, Kasad Potong Tumpeng
-
Tak Hiraukan Himbauan, Sejumlah Kendaraan Roda Dua Balap Liar Diamankan Polisi di Gowa
-
Sejak Dini, Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Laksanakan Binwanwil di SD YPPK
-
Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pangdam I/BB : Vaksinasi Harus Dipercepat dan Diperluas

