REAKSIMEDIA.COM | Kabupaten Bogor – Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 1 tahun 2024, anggaran bantuan keuangan bersifat khusus yang di kucurkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yakni untuk :
1. Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil sebesar Rp 448.800.000 (Empat ratus empat pulu delapan juta delapan ratus ribu rupiah),
2. Bantuan Keuangan Untuk Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) di Kabupaten Bogor.
Namun menurut penjelasan Sekretaris Dinas (SEKDIS) Pendidikan Kabupaten Bogor, Dr. Nina Nurmasari, S.Pd., M.pd, yang di jawab melalui pesan Whatsapp kepada REAKSIMEDIA.COM, bahwa anggaran penyaluran bantuan tersebut, hanya digunakan sebesar Rp. 211.200.000 (Dua ratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupaih), untuk Guru bantu SD Negeri Daerah Terpencil. Sementara untuk anggaran Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil sebesar Rp 558.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh delapan juta Rupiah).
Adapun alasan Sekdis Pendidikan Dr. Nina Nurmasari, S.Pd., M.pd, yang menegaskan bahwa penggunaan anggaran bantuan khusus dari Provinsi Jawa Barat tahun 2024 tersebut, tidak seluruhnya disalurkan kepada para guru bantu SD Negeri daerah terpencil. Disebabkan, pada saat dilakukan Verifikasi kepada para guru Non PNS, saat itu ada yang sudah masuk menjadi PNS, sehingga jumlah guru yang mendapatkan bantuan menjadi berkurang.
Akan tetapi, saat REAKSIMEDIA.COM mempertanyakan, bukti atas jumlah dan nama guru yang di Verifikasi oleh Dinas Pendidikan kepada para guru bantu SD Negeri daerah terpencil tersebut, sampai berita ini ditayangkan, Dinas Pendidikan tidak menanggapinya.
Sehingga, di duga dari anggaran bantuan khusus yang di berikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, untuk disalurkan kepada para Guru Bantu SD Negeri Daerah terpencil, masih ada tersisa anggaran sebesar Rp 558.000.000. Namun menurut Sekretaris Dinas (SEKDIS) Pendidikan Kabupaten Bogor. Dr. Nina Nurmasari, S.Pd., M.pd, bahwa sisa anggaran tersebut sudah dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
Sementara itu, diketahui dan sudah menjadi kebiasaan, setiap ada permasalahan yang menyangkut atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, bila di konfirmasi oleh Media, baik melalui surat atau ingin bertemu dengan Kepala Badan atau Kepala Bidang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, jawabannya lebih mudah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Untuk itu, diharapkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun kepada KPK RI pusat Jakarta, agar bisa lebih fokus dalam mengawasi penggunaan anggaran di Kabupaten Bogor, baik anggaran dari APBD, bantuan Hibah dari Provinsi maupun dari Pusat Jakarta (Kementerian).
Laporan : Hotma
Tags: kabupaten bogor
-
Di Minta Kepala Bea Cukai Tindak Tegas Pabrik Gudang Rokok Ilegal Manchester, Non Pita Cukai Bebas Beredar di Pasaran Di Wilayah Batam
-
Tim Evaluasi Sumut Tinjau Pelaksanaan Posyandu di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru
-
45 Peserta PKA Angkatan III Lakukan Studi Lapangan ke Provinsi Banten
-
Kunjungi Pasar Kliwon, Ganjar: Geliat Ekonomi Masyarakat Meningkat Jelang Lebaran
-
Kwartir Ranting Kasela Gelar Acara Renungan Malam Sambut Hari Pramuka ke-61
-
Jumat Curhat Di Mako Polres Bogor Ruang Terbuka Untuk Masyarakat
-
Tak Ada Tilang, 50 Pengendara yang Terjaring Penertiban Knalpot Brong Polrestabes Semarang Diminta Ganti Knalpot Standart
-
Terima Kunjungan Resmi PM Palestina, Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Terus Perjuangan Kemerdekaan Palestina
-
Penemuan Mayat Perempuan di Pinggir Kali Cikeas Kabupaten Bogor
-
Kepala Bakamla RI Paparkan Penanganan Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Melalui Laut
