REAKSIMEDIA.COM | Nganjuk – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan revisi Undang-undang desa akan menguntungkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kemajuan desa yang sedemikian pesatnya perlu ditunjang regulasi yang komprehensif demi percepatan pembangunan desa.
“Hari ini draft yang kita siapkan, sudah mencapai posisi 60 persen, untuk revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Semua draft yang kita persiapkan itu menguntungkan Kepala Desa dan Perangkat Desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam dialog bersama para Perangkat Desa dan Kepala Desa Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jumat (3/2/2023).
Gus Halim memaparkan, implementasi pembangunan desa berbeda dengan di tingkat Kabupaten atau Kota. Menurutnya, desa punya segudang persoalan yang berpotensi menghambat roda pembangunan.
Oleh sebab itu, butuh revisi UU Desa yang dapat mengakomodir kemajuan desa yang sudah sedemikian pesatnya.
Selain itu, kebutuhan revisi UU desa adalah untuk lebih memuliakan serta meningkatkan derajat dan penghargaan kades dan perangkat desa sebagai aktor terpenting dalam pembangunan. Hal ini berkat berkat kerja keras dan totalitas mereka dalam mengantarkan desa menuju gerbang kemandirian.
“Karena memang, target revisi ini adalah untuk menempatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada maqãmil a’la, maqãman mahmųda, panggonan sing duwur,” ujar Doktor Honoris Causa UNY.
Gus Halim menjelaskan, dalam revisi UU Desa sebenarnya terdapat beberapa poin penting yang seolah luput dari sorotan publik karena terjebak pada penambahan masa jabatan kades.
Walau begitu, seandainya jabatan Kades 9 tahun itu disetujui, Gus Halim mengingatkan masyarakat agar terus mengawasi kinerja kades. Kades bisa saja dilengserkan di tengah jabatan bila kinerjanya dinilai buruk.
“Kalau 9 Tahun disetujui, maka harus ditegakkan Kepala Desa diberhentikan di tengah jalan. Gara-gara kinerja, bukan gara-gara pelanggaran hukum,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut, Muhammad Ashari Rangkuti Koordinator TPP Provinsi Jawa Timur, serta Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk Burhanuddin El Arief.
Sumber : Dayat/Kemendes PDTT
Tags: Nganjuk
-
1000 Vaksin, Sinergi TNI AD dengan Kimia Farma
-
Pangdam I/BB Gelar Apel Kesiapan Personel Pam VVIP Kunker Presiden RI & PM Singapura
-
LDWN 2023, Gus Halim: Desa Wisata Harus Menonjolkan Potensi Keunikan
-
Provos Dan Anggota Jaga Tahanan Polsek Ciampea Melaksanakan Kontrol Dan Cek Tahanan Dan Berikan Pesan Moral
-
Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur
-
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Keluarkan Tarif, Penyesuaian Angkutan Umum, Organda dan Supir Angkot Protes
-
Respon Keluhan Warga, Tim Gabungan Razia Warung Tuak di Wilayah Hukum Polsek Lubuk Pinang
-
Polda Sulteng Lepas 149 Personil Brimob yang Telah Selesai Tugas BKO
-
Tingkatkan Kesadaran Hukum Ditengah Masyarakat, Kecamatan Air Manjuto Gelar Sosialisasi Hukum dan Pembentukan Posbakum
-
Kemendagri Dukung Harmonisasi Pengelolaan Zakat di Lingkungan Pemda
