Home      •  

KPK dan KEJARI Diminta Usut Dugaan Pesekongkolan Penyedia dan 5 SKPD Kabupaten Bogor Dalam Pengadaan Videotron

Reaksi Media  |   15 Nov 2026  |   11:34

REAKSIMEDIA.COM | Kabupaten Bogor – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkap adanya temuan ketidaksesuaian ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa terkait proyek pengadaan videotron di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 41.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025, ditemukan indikasi kemahalan harga mencapai Rp1.118.375.353,75 serta dugaan kuat adanya persekongkolan melalui afiliasi antarpenyedia.

Pengadaan videotron yang dilakukan secara e-purchasing melalui e-katalog tersebut melibatkan total 14 kontrak di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nilai keseluruhan mencapai Rp34.273.750.072,00.

Keenam SKPD tersebut meliputi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Sekretariat Daerah (Setda), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Dugaan Persekongkolan dan Afiliasi Lima Perusahaan Penyedia

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK RI menyoroti adanya lima perusahaan penyedia yang memenangkan kontrak pengadaan videotron di keenam SKPD tersebut, yakni CV BMN, PT NFI, CV SP, CV IKP, dan PT ASK.

Hasil analisis data transaksi e-katalog menunjukkan bahwa kelima penyedia tersebut bertransaksi menggunakan alamat Internet Protocol (IP) yang sama, yaitu 103.83.93.219. Lebih lanjut, penelusuran dokumen akta pendirian dan hasil wawancara mengungkapkan bahwa kelima perusahaan tersebut berada dalam satu lingkaran afiliasi yang dikendalikan oleh pihak yang sama (inisial Sdr. MIN), baik sebagai pemilik modal/direktur maupun pemegang kuasa direktur pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Adapun rincian sebaran kontrak pada enam SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

• Diskominfo: 8 kontrak senilai Rp20.788.750.000,00 (CV BMN dan CV IKP)

• Sekretariat Daerah: 1 kontrak senilai Rp4.158.000.018,00 (CV IKP)

• Bappenda: 1 kontrak senilai Rp3.675.000.024,00 (PT NFI)

• Dishub: 1 kontrak senilai Rp2.562.000.011,00 (PT ASK)

• Dispora: 2 kontrak senilai Rp2.040.000.014,00 (CV SP dan CV IKP)

• Disnaker: 1 kontrak senilai Rp1.050.000.005,00 (CV BMN)

Indikasi Kemahalan Harga Rp1,11 Miliar
Selain persoalan afiliasi, BPK RI juga menemukan ketidakefisienan anggaran yang berujung pada indikasi kemahalan harga. Produk videotron yang ditawarkan berasal dari principal PT MVI.

Pada sistem e-katalog, principal sebenarnya telah menayangkan daftar harga dalam berbagai paket ukuran beserta batas atas harga rekomendasi pemerintah atau Government Suggested Retail Price (GSRP).

Namun, para penyedia terafiliasi ini hanya menayangkan harga satuan per unit kabinet, bukan harga paket, yang kemudian dirakit sesuai permintaan pembeli.

Meski produk videotron bukan merupakan barang dengan harga tetap (fixed price) sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki ruang untuk melakukan negosiasi harga berdasarkan referensi terbaik, proses negosiasi dinilai tidak berjalan maksimal.

Setelah BPK RI melakukan perbandingan antara harga kontrak (sebelum pajak) dengan perhitungan kembali berdasarkan harga paket dari principal, termasuk memperhitungkan komponen biaya konstruksi outdoor, perangkat pendukung (backdrop, sound system, kamera, laptop, stabilizer), serta penambahan masa garansi dua tahun (5% per tahun), ditemukan selisih harga yang lebih tinggi pada lima SKPD (kecuali Sekretariat Daerah).

Baca juga:  Pihak Kepolisian Dari Sat Lantas Polres Bogor Tindak Lanjut Perihal Berita Viral Di Medsos Dimana Seorang Lansia Dalam Keadaan Sakit Mengendarai Mobil Sedan

Total indikasi kemahalan harga dari lima SKPD tersebut tercatat sebesar Rp1.118.375.353,75, dengan rincian:

• Bappenda: Rp552.035.975,28

• Dispora: Rp151.012.850,46

• Dishub: Rp147.990.260,87

• Diskominfo: Rp145.702.816,69

• Disnaker: Rp121.633.450,45

Atas temuan ini, BPK RI menilai bahwa PPK pada Disnaker, Dispora, Dishub, Bappenda, dan Diskominfo tidak cermat serta tidak maksimal dalam melakukan survei referensi harga dan proses negosiasi di e-katalog.

Konsekuensi Pidana Tetap Berjalan Meski Kerugian Negara Dikembalikan

Temuan BPK RI ini dinilai tidak sekadar persoalan maladministrasi biasa, melainkan mengarah pada dugaan pelanggaran hukum pidana, baik dari sisi penyedia maupun oknum di lingkungan SKPD terkait. Penggunaan satu alamat IP yang sama oleh lima perusahaan terafiliasi serta pengkondisian harga yang melampaui harga paket principal mengindikasikan adanya niat jahat (mens rea) dan permufakatan jahat atau persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Artinya, meskipun pihak penyedia ataupun SKPD nantinya mengembalikan selisih kemahalan harga sebesar Rp1,11 miliar tersebut ke kas daerah sesuai rekomendasi BPK, proses hukum pidana terhadap para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut tetap harus dijalankan.

Desakan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan KPK

Atas dasar fakta-fakta dalam LHP BPK RI tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan memproses secara hukum seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur penyedia (kelima perusahaan terafiliasi) maupun oknum pejabat/PPK di enam SKPD terkait.

Penegakan hukum ini mendesak dilakukan dengan menjerat para pelaku sesuai pasal-pasal pelanggaran yang berlaku, antara lain dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta dugaan persekongkolan tender atau pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Langkah tegas dari Kejaksaan Negeri dan KPK sangat dinantikan publik demi memberikan efek jera dan menjamin tata kelola anggaran daerah yang bersih dari praktik korupsi.

Laporan : Hotma

Tags: