Pemkot Sukabumi Gaspol Turunkan Stunting, Prevalensi Anjlok ke 19,7 Persen: Data Diperkuat, Target 13,36 Persen di 2029

REAKSIMEDIA.COM | Sukabumi – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kembali memperkuat langkah percepatan penurunan stunting, melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting pada platform Monitoring Bina Bangda Kemendagri. Rakor yang digelar di Bappeda Kota Sukabumi pada Senin (2/12/2025), dipimpin langsung Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan, Kota Sukabumi berhasil mencatat progres signifikan dalam penurunan stunting. Berdasarkan data resmi, prevalensi stunting berhasil turun dari 26,9 persen pada 2023 menjadi 19,7 persen pada 2024.

“Penurunan ini menunjukkan arah kebijakan kita tepat. Kerja bersama seluruh pihak sudah mulai membuahkan hasil nyata,” ujarnya.

Capaian tersebut, smabung Bobby, mengantarkan Kota Sukabumi meraih penghargaan sebagai kota dengan kinerja terbaik dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Jawa Barat tahun 2024. Selain itu, Sukabumi juga menerima insentif fiskal dari Kementerian Keuangan RI pada 2025.

Meski mencatat hasil positif, Bobby mengingatkan, tantangan belum selesai. Target penurunan stunting kini menjadi indikator prioritas dalam RPJMD 2025–2029 dengan sasaran mencapai 13,36 persen pada 2029.

“Kualitas data menjadi kunci. Validitas dan kelengkapan indikator harus dijaga karena ini dasar bagi setiap keputusan intervensi,” tegasnya.

Rakor tersebut sekaligus menjadi forum untuk memastikan data yang diunggah ke platform Kemendagri akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme pelaporan real time, pemerintah pusat dapat memantau pelaksanaan program dan anggaran daerah secara lebih komprehensif, selaras dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Bobby juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor dalam penanganan stunting. Seluruh OPD yang menangani kesehatan, sanitasi, pendidikan, hingga ketahanan pangan diminta bergerak serempak.

Ia turut menyoroti pentingnya penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan disinergikan dengan Kawasan Makan Produktif (KMP) untuk menjaga stabilitas pasokan pangan bergizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca juga:  Penyekatan Di Prambanan Klaten Pengendara Harus Bawa Surat Vaksin Dan Hasil Swab Negatif

Dalam mekanisme penilaian kinerja stunting nasional, Bobby menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama yang wajib dipenuhi daerah, yakni kelengkapan data, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan.

“Penilaian dilakukan melalui tiga komponen besar yaitu, aksi konvergensi oleh Kemendagri, capaian layanan oleh Kemenkes dan PUPR, serta efektivitas konvergensi desa oleh Kemendes PDTT,”ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Bobby memberikan tiga instruksi penting yakni, seluruh indikator harus diisi berdasarkan data lapangan, koordinasi lintas OPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan wajib diperkuat, serta pelaporan harus disiplin dan tepat waktu.

“Saya optimistis para petugas mampu memenuhi target tersebut, dan berharap anggaran untuk kader posyandu dapat ditingkatkan,” pungkasnya.

Laporan : Leli

Tags: