REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan.
Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya. Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak, namun capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal.
“Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” ujar Kepala Badan Kemendagri, Agus Fatoni secara virtual dalam acara Pemantapan Teknis Penginputan Indikator dalam Sistem _Innovative Government Award_ (IGA) 2021 Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kamis, 29 Juli 2021.
Fatoni mencontohkan, pada ajang Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 pencapaian Kabupaten Tabalong dinilai belum maksimal. Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang. “Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya _evidence based_ saat melakukan penginputan inovasi,” ujar Fatoni.
Dirinya mengimbau, agar kematangan inovasi perlu juga diperhatikan. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengungkapkan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah. Peningkatan kualitas inovasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Menurut Fatoni, ikhtiar ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, dirinya menambahkan, kualitas inovasi dapat ditunjang melalui peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis. “Kualitas inovasi juga perlu didorong dengan penggunaan IT pada proses birokrasi,” ungkap Fatoni.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Gelar Patroli Gabungan, Kapolres Bersama Dandim 1714 Puncak Jaya Tinjau Pelaksanaan Pengamanan Penyaluran Dana Desa
-
Wapres Kembali Pimpin Rapat Soal Papua, Bahas Percepatan Pembangunan Hingga Pemekaran
-
Sat Intelkam Polres Kendal Berikan Bantuan Pada Mantan Napiter
-
Tegas! Kapolda Riau Ultimatum Bandar Narkoba Masih Berani Bisnis Haram
-
Bupati Pemerintah Kabupaten Sukabumi Sabet Predikat B SAKIP Empat Kali Berturut – Turut
-
Sesmenparekraf: Perempuan Berperan Penting dalam Kembangkan Sektor Parekraf Tanah Air
-
Memasuki Tahapan Pemilu 2024 Polres Blitar Mantapkan Situasi Kamtibmas dengan Patroli Dialogis
-
Kapolri Dan Panglima TNI Akan Hadir Dalam Rangka Kick Off Vaksinasi Merdeka Candi
-
Dispora Dukung FAJI Gelar Pelatihan Lisensi Pelatih Arung Jeram
-
Kebakaran Lahan Alang-Alang Di Bandara Banyuwangi Penanggulangan Cepat, Tidak Ada Korban Jiwa
