REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang menjadi pengingat bagi seluruh stakeholderpendidikan untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia. Tahapan evaluasi dalam setiap program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia ini bernilai krusial demi melindungi hak warga negara sekaligus mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Hal tersebut dinyatakan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Rabu (3/5/2023). Selaras dengan semangat evaluasi, dirinya memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas sistem pendidikan Indonesia.
“Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia. (Saya mencatat) ada 5 (lima) poin yang kita perlu cermati. Ini penting agar pendidikan Indonesia mencapai tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ungkap Ledia.
Pertama, mengenai keselarasan antara kurikulum pendidikan terkini dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia (UU Sisdiknas). Pasalnya, sampai saat ini, dirinya mempertanyakan efektivitas dampak kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengenai kurikulum yang ditetapkan.
Kedua, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mengingatkan pemerintah agar segera memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan Indonesia. Dari hasil pemantauannya, salah satunya di pulau Jawa saja, masih terdapat laporan bahwa sejumlah sekolah mengalami kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat.
Ketiga, dirinya sepakat bahwa tenaga pendidik termasuk para guru adalah motor penggerak pendidikan. Berangkat dari keyakinan tersebut, ia mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik di Indonesia. Keempat, zonasi sekolah dinilai menyulitkan anak-anak Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan. Oleh karena itu, Anggota Baleg DPR RI ini berharap Kemendikbudristek bersama pemerintah daerah mempertimbangkan untuk membuat sejumlah solusi agar generasi bangsa bisa mendapatkan akses pendidikan dengan mudah.
Terakhir, legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu meminta pemerintah untuk membuat formula perhitungan pembiayaan pendidikan secara cermat sekaligus mengawasi setiap tahapannya agar tepat guna dan tepat sasaran. Seperti, pembiayaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
Laporan : Sandio
Tags: jakarta
-
Anggaran WC (ODF) Jadi Ajang Bisnis Oleh Makon Way Panas Demi Merauf Keuntungan Pribadi
-
PPKM Darurat, Polres Tegal Kota Gelontorkan 6 Ton Beras Bantuan Sosial dari Pemerintah
-
Polisi Tetapkan Sebagai Tersangka, Perempuan yang Todongkan Pistol ke Paspampres
-
Personel Lanud Sultan Hasanuddin Ikuti Sosialisasi Penghapusan BMN dan Asistensi SIMAK BMN Tahun 2025
-
Dandim 1710/Mimika Terima Audiensi Ketua KPU Mimika, Pererat Silaturahmi dan Tingkatkan Sinergitas
-
Kabid Humas Polda Jabar: Pembobol Counter HandPhone Diringkus Polisi
-
Eldikry Abdat Diam-Diam Mencintainya
-
Mobil Dinas Polisi yang Menabrak Pengendara Sepeda Motor di Kota Parepare, ini Penjelasan Kabid Humas Polda Sulsel
-
Tentang Teknik Grafis RW Mulyadi hingga Aktivasi Rumah Cetak Balekambang
-
BhabinKamtibmas Polsek patebon Monitoring Kegiatan Vaksin di Desa Tambakrejo
